Sapere aude!

Posisi non-Muslim dalam Khilafah

Posted in Commentary by Rinaldi on September 28, 2008

“Islam will dominate the world, freedom can go to hell”, apakah demonstrasi teriak-teriak sambil pasang muka sangar macam itu, bukan bagian dari “freedom?”

Author Rinaldi

INI opini singkat saja untuk mencermati bagaimana kedudukan non-Muslim dalam konsep Khilafah Islam.

Keistimewaan demokrasi dibandingkan konsep lain, adalah bahwa demokrasi memandang setiap manusia secara egaliter tanpa ada pembedaan dalam hal-hal yang fundamental dan “sensitif” seperti ras atau agama. Demokrasi memberi tiap-tiap individu hak dan kewajiban sosial dan politik yang setara, yang kemudian nilai-nilai ini dituangkan dalam draft deklarasi universal HAM pada tahun 1948. Sebuah pandangan yang “fair” dalam menghadapi pluralitas manusia.

Namun, membaca artikel di situs Hizbut Tahrir tentang posisi non-Muslim (ahlu dzimmah) dalam Khilafah Islam, bayangan kita akan nilai-nilai kesetaraan derajat manusia menjadi redup. Konsep Khilafah Islam, secara mendasar, memberi pemisahan yang jelas kepada warga negara berdasarkan jenis keimanan. Yaitu kelompok Muslim dan non-Muslim. Secara logis, konsekwensi dari pemisahan tersebut adalah adanya pembedaan hak. Dan pembedaan hak yang dimaksud terlihat pada bidang politik.

Di sisi lain, ide Khilafah memang menawarkan perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum kepada non-Muslim, ini patut kita akui. Namun bentuk diskriminasi Khilafah terletak pada pelarangan bagi non-Muslim untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, seperti menjadi pemimpin atau penentu kebijakan negara. Partisipasi non-Muslim dalam bidang politik hanya diperbolehkan sebatas menjadi anggota Majelis Umat, untuk “sekedar” menyuarakan aspirasinya, atau mengkoreksi perlakuan Khalifah jika dirasa melenceng dari ideal ajaran Islam. Kurang lebih sebatas itulah kritik yang boleh diberikan kepada pemerintah oleh non-Muslim. Tidak boleh melontarkan opini atau kritik yang bersifat “subversif”, seperti mempertanyakan secara kritis ideologi Khilafah Islam, apalagi mempropagandakan ideologi lain. Ini jelas berbeda dengan apa yang diperoleh aktivis Hizbut Tahrir dalam lingkup negara demokrasi.

Di bidang militer, non-Muslim mendapatkan “hak istimewa” untuk tidak ikut wajib militer, namun diperbolehkan jika mereka memang menginginkannya. Hanya saja, non-Muslim tidak diperkenankan memegang posisi-posisi penting dalam kemiliteran. Lebih dari itu, jika negara Islam diserang dari luar, maka kaum Muslimin wajib membela mati-matian kaum sipil dzimmi yang berada di wilayah negara Islam. Atas semua “jasa” perlindungan itu, non-Muslim diberi kewajiban membayar jizyah tiap tahunnya, yang besarnya ditentukan oleh negara. Jizyah ini semacam “pengikat” bagi non-Muslim untuk dapat berada di wilayah negara Islam dengan aman.

Atas pembedaan hak-hak itu, non-Muslim jelas-jelas menjadi warga negara kelas dua yang harus tunduk dan patuh pada institusi kekhalifahan. Praktis, tidak boleh ada opini-opini dan sikap-sikap politis yang berseberangan dengan kekhalifahan Islam.

******

Dalam perspektif nilai-nilai modern, pembedaan warga negara berdasarkan agama adalah konsep primitif yang tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Aktivitas politik yang secara otomatis bersentuhan dengan publik yang plural, pada prinsipnya tidak bisa melibatkan “keyakinan teologis” yang bersifat pribadi dan relatif. Untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijak, tak ada hubungannya dengan kepenganutan terhadap teologi tertentu.

Perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum tidaklah cukup untuk “modal” menjadi manusia seutuhnya di era modern. Ada peningkatan “standar menjadi manusia”. Jika pada zaman-zaman kuno parameter pencapaian kesejahteraan manusia masih berkutat pada hal-hal yang bersifat fundamental seperti kemakmuran fisik, maka pada zaman modern standart pencapaian itu meningkat. Manusia modern membutuhkan “kemakmuran ideologis”, yang dalam hal ini diwujudkan dengan kebebasan mengemukakan ide atau pemikiran, dan terutama, “status sederajat” dengan individu lain. Pada sisi inilah konsep Khilafah nampak tidak peka dan sudah “merasa lengkap” hanya dengan memberi tawaran kemakmuran fisik dan keadilan hukum saja. Peningkatan standart ini, salah satunya didasari oleh kesadaran akan pluralitas manusia, baik pluralitas fisik-genetis maupun pluralitas pemikiran. Kesadaran akan pluralitas manusia dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. “Teknologi informasi”, ini sesuatu yang tidak ada di abad ke 7, inilah yang membedakan antara mindset manusia abad ke 7 dengan manusia abad ke 21.

Kita memang patut mengapresiasi tawaran perlindungan fisik, kebebasan beragama, dan perlakuan adil di mata hukum kepada non-Muslim dalam konsep Khilafah. Namun permasalahannya, tawaran tersebut tidaklah secara istimewa dimiliki oleh konsep Khilafah. Banyak konsep sekuler “buatan manusia”, juga menawarkan itu. Bedanya, jika Khilafah membagi dunia menjadi dua kubu “hitam putih” ; Muslim dan non-Muslim (baca: beriman dan kafir), maka demokrasi sebagai suatu konsep sekuler memandang semua manusia secara setara, yang memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama. Demokrasi menyadari pluralitas manusia, serta menjadi wadah dan pemersatu bagi perbedaan itu. Kesetaraan derajat dalam demokrasi berlaku di semua bidang, tidak hanya ekonomi dan hukum, namun juga politik. Demokrasi memberikan tiap warganya hak-hak politik yang sama, tanpa membedakan latar belakang agama atau ras. Ini sesuatu yang tidak bisa diperoleh dalam konsep Khilafah. Dalam demokrasi, tiap manusia dapat merasa menjadi “manusia yang seutuhnya”, equal dengan yang lain, walau anda minoritas agama, suku, ras, atau pendapat. Ini adalah konsep yang fair dalam menghadapi pluralitas manusia.

Pendukung Khilafah harus sadar, di jaman modern mana ada yang mau berstatus “dzimmi”? Mana ada yang ingin menjadi warga negara nomor dua? Semua ingin berstatus “disamakan”, mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama, tanpa pembedaan kesukuan atau agama. Menjadi non-Muslim dalam Khilafah Islam bagaikan hidup di sangkar emas. Makmur, physically protected, tapi pada esensinya “kelas dua”. Mau? []

Tagged with:

8 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bhrahmantya said, on September 29, 2008 at 9:34 am

    Assalamualaikum. Sebaiknya kita lebih berkaca pada sejarah masa lalu, bukan hanya sejarah Islam tetapi juga sejarah masyarakat peradaban yang lain, dan tentunya itu jelas sangat bisa dikaitkan dengan “nilai-nilai modern saat ini”. Ketika kita berbicara tentang konsep suatu ideologi tentunya kita tahu bahwa itu semua adalah sebuah sistem yang di dalamnya tentunya terdapat suatu mekanisme pembelaan diri dan penyelesaian masalah yang unik untuk masing-masing ideologi tersebut. Terlepas dari masalah keyakinan akan pelabelannya menjadi ideologi “buatan Tuhan” dan “buatan manusia”, semua ideologi mempunyai mekanisme untuk mempertahankan diri dan itu jelas adanya walaupun kita bisa saja tidak bersepakat. Islam pun juga demikian, sebagai salah satu dari makna ideologi yang seperti dibicarakan sebelumnya, Islam tentu dan HARUS mempunyai mekanisme pertahanan diri untuk menjaga eksistensi dirinya, bahkan kita tahu bahwa nilai-nilai “sekelas” agama pun memiliki mekanisme pertahanan diri juga. Dan Islam lebih dari sekedar “agama”(agama ritual) saja. Sebuah konsep yang (maaf) terlalu utopis dan bahkan kemudian menjadi terlalu lemah kemudian mengemuka, yang mengatakan bahwa lebih baik kita semua “adalah saling menghormati dan menghargai sesamanya karena pada dasarnya semua manusia itu tanpa kecuali menginginkan perdamaian dan kebaikan serta tolong menolong satu sama lain, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingannya pribadi” dan sepengetahuan saya (yang sangat,sangat, sangat terbatas ini,dan tentunya bisa subyektif) konsep ini lebih banyak diterima oleh kalangan perempuan dan pelajar (mahasiswa dan sejenisnya) yang menurut saya notabene masih awam dalam kehidupan berpolitik praktis. Semua orang dan tidak terkecuali tentu sangat mengharapkan adanya cerita yang berkesudahan “happily ever after” namun tentunya dengan (sangat)tidak menyudutkan beberapa golongan yang tersebut di atas (saya juga mahasiswa dan saya adalah anak dari seorang ibu yang juga perempuan), mereka sangat memimpikannya melebihi beberapa golongan masyarakat yang lain, namun apakan kenyataan yang ada saat ini seperti itu? saya seorang Muslim, tapi saya mengakui bahwa Islam walaupun sempurna tetapi hanya dapat bertahan jaya tidak lebih dari 12 abad (walaupun waktu sebanyak itu adalah berarti lebih dari separo umur tahun masehi). Jadi, tidak hanya Islam, semua ideologi juga seperti ini adanya, pun demikian dengan demokrasi. Akhir kata, walaupun sejauh yang saya tulis di atas terlalu banyak mengibaratkan Islam sebagai sebuah “benda” namun saya dapat mengakhiri(sebelum terjadi mispersepsi) dengan mengatakan bahwa konsep agama yang dipahami masyarakat saat ini teramat salah, sehingga mereka memandang hal tersebut adalah sebuah konsep usang, keadatan,kedaerahan, bahkan primitif, mungkin karena trauma oleh suatu pemerintahan agama yang otoriter pada masa lampau, maka Perancis kemudian menyerukan sekularisme dengan slogan “Egality, fraternity, humanity, spirituality, liberty”,,he3,,(maap saya lihat shoutout sampeyan) maksudnya ada beberapa dari hal tersebut yang harus dikurangi karena tidak ada spirituality atopun humanity-nya. Konsep agama akan lain dari hal yang sekedar “sepele” ketika kita benar2 memahaminya secara “kaffah”. Allah Maha Mengetahui termasuk apa saja urusan hamba-Nya, mungkin saya salah tapi saya berpendapat bahwa tidak sepenuhnya benar bahwa manusia kesemuanya mempunyai sifat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Btw, maaf sebelumnya, jujur artikel sodara mulai dari kalimat “Sebagaimana Dalam perspektif nilai-nilai modern” sampai dengan “Ini adalah konsep yang fair dalam menghadapi pluralitas manusia” saya cuma baca loncat2. Saya sangat menanti masukan sodara

  2. Rinaldiwati said, on September 27, 2009 at 7:18 am

    Salah satu problem klasik yang mengemuka dari pro-kontra Khilafah di kalangan internal Islam adalah, model Khilafah mana yang merupakan “bentuk ideal” sekaligus “paling Islami”, “paling Quranic”, yang pernah ada di muka bumi selama 13 Abad?

    Pemikir Muslim asal Mesir, Ali Abdurraziq berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak mengenal sistem Khalifah. Bahwa sistem Khalifah diciptakan oleh orang-orang sepeninggal Nabi sebagai semata ijtihad politik. Hal ini bisa dilihat dari proses pengangkatan Khalifah di jaman sahabat yang terkesan ad-hoc dan tidak ada model yang konsisten diikuti dari waktu ke waktu. Keempat Khulafaur Rasyidin menerapkan model Kekhalifahan yang berbeda-beda satu-sama lain. Dari keempat proses pengangkatan Khalifah tersebut, mana yang lebih Islami dan lebih Quranic?

    Pasca Khulafaur Rasyidin, Khilafah Islam makin tak keruan bentuknya. Lebih mirip monarki karena pengangkatan Khalifah dilakukan berdasarkan garis keturunan. Tradisi yang ditinggalkan generasi sahabat sama-sekali ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa tak pernah ada “bentuk ideal” dan konsisten dari Khilafah Islam itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Meminjam pendapatnya Jajang Jahroni dalam buku “Ijtihad Islam Liberal”: “karena Islam sejak awal mulanya tidak memperkenalkan satu bentuk kekuasaan pun. Islam hanya menekankan pentingnya MORAL dalam kekuasaan” (hal. 87).

    Cita-cita pendukung Khilafah itu picik dan superioristis: mempersatukan umat Muslim berdasarkan nilai-nilai politik Islam dan memperlakukan non-Muslim yang tinggal di lingkup masyarakat Islam tersebut juga dengan nilai-nilai Islam yang “menurut mereka” toleran. Sementara wacana yang berkembang dan relevan dengan kondisi modern saat ini adalah persatuan umat manusia di dalam lingkup nilai-nilai azasi mengenai HAM, toleransi, kesetaraan derajat, dan kebebasan. Ini diwujudkan oleh ideologi politik yang tidak memandang warganya berdasarkan afiliasi asal primordialnya seperti agama, ras, atau apapun. Sementara Khilafah? Negara memandang warganya berdasarkan pembagian yang dikotomis berdasarkan “iman” : Muslim dan non-Muslim, di mana tentu saja, implikasi dari pembagian itu adalah PERBEDAAN HAK, terutama hak dalam politik.

    Pendukung Khilafah nampak tidak peka terhadap nilai-nilai modern yang aktual seperti HAM, kesetaraan derajat dan kebebasan. Mereka sudah merasa “lengkap” dan “canggih” ketika memahami bahwa konsep politik Islam memberi toleransi beragama yang tinggi terhadap non-Muslim. Ini pola pikir yang ketinggalan jaman dan sudah karatan. Dulu, boleh jadi konsep dan nilai-nilai toleransi seperti itu “canggih”, “modern” dan aktual, karena saingan Khilafah pada masa tersebut adalah rezim-rezim monarki yang seringkali tidak toleran terhadap kelompok minoritas. Namun sekarang, ketika demokrasi yang juga menawarkan toleransi menjadi ideologi populer, Khilafah nampak ketinggalan jaman. Khilafah seperti “pager” yang di zamannya boleh dibilang canggih, keren, dan modern, namun menjadi kuno di zaman di mana handphone sudah berkembang dengan begitu canggihnya.

    Demokrasi menawarkan LEBIH dari sekedar toleransi dan kebebasan beragama, namun juga kesetaraan derajat manusia.

    Argumen populer para pendukung Khilafah lainnya adalah soal moralitas dan kesejahteraan ekonomi. “Khilafah Islam” dirasa mampu menjadi “obat mujarab” bagi segala problem moral dan kesejahteraan. Apa benar demikian?

    Pertama-tama, problem moral dan kesejahteraan merupakan problem bersama manusia. Sehingga tidak secara khusus menjadi problem umat Muslim saja. Oleh sebab itu, penanganannya pun tentunya beragam, tidak mutlak dengan mendirikan Khilafah yang terbukti kuno dan tidak egaliter.

    Penyebab dari munculnya problem moral dan kesejahteraan juga bukan semata-mata akibat “sistem sekuler” bernama demokrasi. Sekali lagi, ini adalah masalah bersama yang disebabkan oleh banyak hal yang kompleks.

    Sedikit mengenai moralitas, nilai-nilai di masyarakat pada kenyataannya berubah. Hal ini tentunya dipicu oleh –antara lain—perkembangan teknologi. Perbedaan kondisi antara jaman sekarang dengan jaman dulu, membuat nilai-nilai yang “sukses” diaplikasikan di jaman dulu di timur-tengah BELUM TENTU sukses dan tepat jika diaplikasikan di Indonesia jaman sekarang. Harus ada penyesuaian yang didasari dari “keluasan cakrawala berpikir”.

  3. Irfan Habibie Martanegara said, on December 21, 2012 at 10:19 am

    salam.
    saya anggota hizbut tahrir.
    saya tidak akan memberi tanggapan, tapi hanya ingin mengapresiasi tulisan anda.

    menurut saya tulisannya cukup baik dan fair. banyak orang yang menyerang konsep khilafah sambil salah paham, saya rasa anda tidak. saya juga tidak menemukan bahasa2 yang tendensius mengarahkan opini pembaca.

    semoga semakin banyak orang seperti anda.

  4. Rinaldi said, on December 23, 2012 at 12:27 pm

    Ifran Habibie, terima kasih atas apresiasinya. :D

  5. rudi said, on December 24, 2012 at 11:35 pm

    hati hati dalam islam terdapat siasat / strategi taqqiyah , yg berarti berpura pura sebagai kafir. Jika dalam keadaan terdesak. hal ini digunakan sekarang mengatakan bahwa khalifah tidak akan menekan non muslim. dalam kenyataannya apabila khalifah terwujud maka aturan penindasan terhadap non muslim akan diberlakukan.

  6. @darminHD said, on January 29, 2013 at 12:07 pm

    saya seorang muslim, saat ini sy ragu dengan keimanan saya. Jika sy menggunakan logika dan akal saya sy pesimis dengan kebenaran islam. Tapi jika saya meninggalkan akal dan logika maka apa bedanya saya dengan binatang. Apabila cuma2 setengah2 maka pemikiran sy akan konflik.
    Dengan artikel yang fair ini saya makin mendapatkan informasi tentang “kebenaran” islam. Sehingga perjalanan saya mencari kebenaran sedikit tertolong.
    Terima kasih banyak

  7. adi said, on May 6, 2016 at 10:16 pm

    hanya satu statement utk penulis, tulisan anda tendensius,,, anda harus mengkaji dulu secara komprehensif dan mendalam konsepsi tentang syariah islam, khilafah dan sejarah peradaban islam dr sumber2 yg jujur, dr sumber kutub mutabanat hizbut tahrir, bukan dr sumber lain yg tendensius thd islam dan hizbut tahrir, baru anda boleh membandingkan dgn konsep ideologi dan hukum sekuler demokrasi yg skrg berlaku…

  8. Rinaldi said, on May 8, 2016 at 7:55 pm

    Jawab aja: Artikel di atas salahnya di mana? Bantah di situ gak usah pake macem-macem.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: