Sapere aude!

Antara keutuhan negeri dan budaya tak jelas <<– Tanggapan kepada surat Sdr. Ririh

Posted in Counter fundamentalism by Rinaldi on January 3, 2009

Pengantar

DI BAWAH ini adalah opini pembaca yang ditulis oleh sdr. Ririh Priyatna Jafar, yang dimuat di detik.com berikut tanggapan saya atas suara pembaca tersebut. Tanggapan  telah dikirim ke email pribadi sdr Ririh, dan telah pula diforward ke beberapa mailinglist untuk didiskusikan.

Jakarta – Beberapa bulan yang lalu kita mendengar isu konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan perebutan lagu Rasa Sayange atau apa yang terjadi di Indonesia mengenai perdebatan yang alot mengenai pengesahan Undang-undang (UU) Anti Pornografi.

Sungguh sangat mengherankan apa yang terjadi terhadap bangsa kita. Dengan alasan memperjuangkan demi rasa nasionalisme dan mempertahankan kebudayaan nasional sampai-sampai hubungan diplomasi Indonesia – Malaysia sempat tegang.

Hal yang sangat-sangat ironi para aktivis liberalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka dengan dalih demi keutuhan bangsa dan persatuan rakyat serta mempertahankan kebudayaan di Indonesia mereka selalu menolak UU Anti Pornografi dan Pornoaksi serta mengkampanyekan sekulerisme.

Jika kita teliti dengan cermat mereka tidak lain adalah sebagai musuh dalam selimut. Kita ambil contoh dalam kasus Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi. Orang-orang di Irian memakai koteka. Seharusnya mereka bisa menilai mana kebudayaan yang baik dan tidak. Di Irian seharusnya mereka diajarkan bagaimana memakai pakaian yang layak dan sempurna tidak malah telanjang (hanya menutpi kemaluannya saja).

Orang-orang yang memakai kemben seharusnya pula tidak dilestarikan sebab itu merupakan budaya zaman penjajahan yang dahulu mereka tidak memakai pakaian yang layak karena sulit mendapatkannya sehingga mereka memakai pakaian seadanya.

Hal yang lebih gila lagi mengapa mereka yang selalu berdalih demi keutuhan bangsa mereka tidak tergerak untuk menolak upaya asing untuk memecah belah negara kita. Contohnya kasus Timor Timur serta kasus sekarang asing selalu menginginkan lepasnya Aceh dan Papua lepas dengan adanya kelompok-kelompok separatis kemerdekaan serta intervensi negara-negara asing melalu perusahaan perusahaan multinasional seperti Freefort di Papua, Exon Mobil, Cevron, dan lain-lain.

Maka dari itu mari seluruh komponen umat kita harus cermat. Mana orang-orang yang mau bersih memperjuangkan kebenaran dan keutuhan negara Indonesia atau para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) komprador yang mereka bekerja hanya untuk memenuhi keinginan tuannya, yaitu asing, khususnya AS.

Setelah gagalnya kapitalis dalam mengatasi permasalahan hidup dan tejadinya krisis ekonomi global tidak ada jalan lain kecuali hadirnya sistem Islam sebagai solusi tepat dalam mengatasi krisis multidimensi terkini sampai akhir zaman.

Tidak akan pernah ada yang akan menandingi imperium Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah yang terkenal kejayaannya yang penuh dengan kesejahteraan sampai-sampai terkenal dari dunia timur sampai Barat. Wallahualam.

Ririh Priyatna Jafar
Jl Abesin Cibogor Bogor
jafar_itk@yahoo.com
085710373769

Tanggapan:

Dear sdr Ririh,

Saya jengkel membaca opini anda di bawah ini, terutama pada kalimat-kalimat yang dibold. Dengan sempitnya, anda menghakimi adat dan norma-norma lain berdasarkan norma yang anda anut. Kalimat-kalimat anda menggambarkan rasa superioritas suatu umat terhadap umat yang lain. Anda tampaknya tidak sadar, bahwa kelompok adat lain jika berpikir secara picik seperti anda, dapat saja memberi penghakiman serupa kepada nilai-nilai yang anda anut berdasarkan nilai-nilai adat yang mereka anut.

Problem mendasar yang anda miliki adalah anda tidak paham yang dimaksud dengan “nilai”, meskipun kata itu anda libatkan dalam kalimat yang anda lontarkan. Nilai bersifat abstrak, ideal, bukan persoalan “benar dan salah” sebagaimana pengertian istilah itu dalam ilmu eksakta. Tidak bersifat absolut dan selalu ada kemungkinan berubah seiring perubahan zaman. Nilai-nilai dalam suatu kelompok sosial hadir berdasarkan kesepakatan bersama, dan mengalir secara alamiah tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak luar. Dengan begitu tercipta suatu penghayatan yang tulus terhadap suatu perilaku.

Keberadaban tidak diukur dari bagaimana bentuk nilai-nilai tetapi dari adanya nilai-nilai. Masyarakat di manapun memiliki nilai-nilai lokalnya masing-masing yang dapat saja berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Tidak ada suatu kelompok masyarakat yang lebih tinggi derajatnya dari kelompok masyarakat yang lain, sehingga mereka bisa memaksakan nilai-nilai yang dianutnya –yang dipandangnya lebih “luhur”- kepada kelompok lain. Sebab jika begitu, tiap kelompok manusia bisa saja memandang nilai-nilai yang dianutnya adalah “luhur”, sakral, dan paling penting.

Koteka adalah pakaian tradisional masyarakat di Papua sana. Dalam komunitas mereka, itu adalah suatu hal yang lumrah meski bagi anda mungkin tidak. Anda tidak bisa menggunakan norma-norma dalam komunitas anda untuk memberi penghakiman kepada orang Papua yang menggunakan Koteka. Kasus ini mirip dengan kebiasaan orang Sunda makan dengan menggunakan tangan. Apakah orang Sunda terima, jika kebiasaan tradisional mereka itu dicap kampungan, jorok, dan primitif oleh kelompok adat lain yang bertradisi makan menggunakan alat? Apakah makan dengan “table manner” ala Eropa lebih tinggi derajatnya daripada makan menggunakan tangan seperti orang Sunda?

Sikap makan yang wajar tentu diatur dalam nilai-nilai lokal komunitas masyarakat, yang dapat saja berbeda dengan komunitas masyarakat yang lain. Jika suatu komunitas masyarakat menganggap nilai-nilai yang dianutnya adalah luhur, maka demikian pula dengan komunitas masyarakat yang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran akan adanya pluralitas dan relativitas nilai, yang kemudian diikuti dengan sikap-sikap yang egaliter dan toleran.

Wass.

Rinaldi