Sapere aude!

Liberalisme di Dunia Maya

Posted in Discourse by Rinaldi on September 23, 2009

“Man is born free, but everywhere he is in chains”.

Jean-Jacques Rousseau, from The Social Contract


Dunia dalam genggaman - Ilustrasi.

Oleh Rinaldi

INTERNET yang kian hari kian mudah dan murah diakses sepertinya menawarkan alternatif dunia barublogweb dan situs jejaring sosial seperti MySpace, Friendster atau Facebook. kepada masyarakat. Ini terlihat dari fenomena maraknya

Sebuah fenomena yang menarik, mengingat cakupan dunia maya adalah global. Dengan imajinasi yang sederhana, kita bisa bayangkan bahwa ratusan juta, bahkan milyaran individu di dunia ini dapat saling akses dengan siapapun yang dikehendaki, tanpa batas wilayah. Tiap individu tersebut dapat pula membuat sebuah “media pribadi” berupa webblog, atau situs pribadi sebagai wadah ekspresi yang bebas dan bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia dengan sangat mudah.

“Tatanan dunia baru” tersebut tidak hadir begitu saja sekedar mempermudah komunikasi antar-manusia, namun juga membawa sebuah dampak besar, yaitu: perubahan nilai-nilai.

Yang pertama dan paling mendasar, kita bisa mendapatkan kebebasan (liberty) dan kemudian kesetaraan derajat (equality) di dunia maya. Sesuatu yang tidak semua wilayah geografis di dunia nyata memilikinya. Nilai-nilai tersebut merupakan modal dasar dalam tegaknya demokrasi, sebuah ideologi yang kian populer semenjak awal abad 20.

Mengingat karakteristik yang sedemikian rupa, dunia maya memang hanya bisa menampung kebebasan yang bersifat ide, pikiran atau motivasi-motivasi, yang diwujudkan melalui tulisan, foto, rekaman suara/lagu, atau video. Kebebasan mempraktikkan ajaran agama seperti shalat atau kebaktian tentu tidak bisa ditampung di dunia maya. Namun demikian, apa yang ditawarkannya itu cukup memadai dan penting, bahkan bersifat fundamental.

Liberalisme sendiri dimulai dari sebuah postulat yang memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang individualistis namun rasional. Sehingga paham ini akan melihat bahwa masyarakat ideal adalah di mana individu memiliki kebebasan yang maksimum untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, serta melakukan kompetisi dengan individu lain. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dan kebebasan berpikir merupakan perluasan makna kata liberal.

Karakteristik dunia maya nampaknya mampu mewadahi postulat tersebut. Sebab, dunia maya tidak memandang “warganya” berdasarkan asal primordial seperti agama, ras, gender atau status sosial. Tetapi hanya sebagai individu-individu yang –otomatis, secara teknis- setara dengan individu lain.

Meskipun liberal, dalam prakteknya sikap otoriter tidak sepenuhnya hilang di dunia maya. Tetap ada, namun sangat “jinak” atau terkendali. Misalnya, seorang pemilik blog atau website dapat saja seenaknya menghapus komentar yang masuk hanya karena tidak sependapat. Tapi orang tersebut hanya berkuasa di “kandang”nya. Dia toh tidak bisa menghalangi si komentator untuk membuat sebuah blog tandingan yang mengkritisi pemikirannya. Ini “logika” kebebasan di dunia maya. Anda tidak bisa menjadi totaliter penuh yang dapat mengontrol dan mengatur semua orang.

Kasus perusakan situs oleh “hacker”, serta berbagai aksi cybercrime memang kerap terjadi. Untuk itu, sudah seharusnya dibuat suatu sistem untuk mencegahnya. Namun secara keseluruhan, hal tersebut tidaklah terlalu mempengaruhi semangat liberalisme di dunia maya. Praktis, tidak ada yang bisa membungkam suara, pendapat, dan ekspresi seseorang di dunia maya.

Di beberapa negara, situs-situs tertentu diblok oleh pemerintah. Tetapi, apakah upaya ini efektif untuk menghalangi masuknya arus informasi? Tidak juga, karena informasi apapun di dunia maya bisa masuk melalui medium apa saja, email misalnya. Film “Fitna” yang beberapa waktu lalu heboh, toh akhirnya bisa diakses dan menyebar dengan mudah di masyarakat. Padahal konon, pemerintah sudah memblokir situs asalnya. Pada akhirnya, tidak ada cara lain untuk membendung arus informasi dan kebebasan di dunia maya, selain dari melarang internet itu sendiri. Tetapi, apakah mungkin begitu?

Ketika buku “Beriman Tanpa Rasa Takut” Tantangan Umat Islam Saat Ini” yang ditulis oleh feminis Muslim liberal asal Kanada, Irshad Manji, dilarang di beberapa negara Muslim yang bercorak diktator, internet membantu banyak orang mendapatkan akses atas buku itu. Irshad melayani pembacanya dengan menyediakan buku itu secara online dan gratis. Lihat, tidak ada diktator di dunia maya.

Di Facebook, kita bisa menemukan grup “Indonesian Atheist”, sebuah grup yang menjadi tempat kumpul bagi khususnya para ateis Indonesia, untuk kemudian menyuarakan pendapat mereka di sana.  Sesuatu yang “tabu”, bahkan boleh jadi mustahil dilakukan di dunia nyata. Seseorang bermental diktator dan sok suci bisa saja me-report grup itu, namun perlu diketahui, bahwa Facebook tidak akan menghapus sebuah grup, tulisan, foto dan sebagainya hanya karena “tidak menyenangkan”. Sebaliknya, sebagai konsekwensi dari kebebasan dan kesetaraan derajat, orang “sok suci” tersebut dapat membuat grup tandingan, dan aturan pun berlaku sama: Facebook tidak akan menghapus sebuah grup hanya karena tidak menyenangkan. Liberal dan equal bukan?

Pada akhirnya, liberalisme di dunia maya akan menabrak semua tabu-tabu dalam masyarakat tradisional. Menjadi pemicu bagi perubahan nilai-nilai. Informasi mengalir deras dan bebas. Hal-hal beradab dan biadab bersliweran secara equal. Sesuatu yang di masyarakat diagungkan, disucikan, dan tabu untuk dikritik, di dunia maya tatanan nilai itu berubah total. Kritik dan apresiasi bersanding setara, demikian pula dengan pengagungan dan penghinaan –terhadap agama misalnya. Bagi yang tidak siap mental, ini boleh jadi “bencana” besar. Namun bagi yang berpikir dewasa dan positif, ini adalah pendidikan dan pengkondisian yang baik bagi demokratisasi dan liberalisasi mentalitas masyarakat. []

Advertisements

Tentang Kebebasan Beragama

Posted in Uncategorized by Rinaldi on September 6, 2009

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance..”

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

(Universal Declaration of Human Right, Article 18-19)

Ilustrasi.

Oleh Rinaldi

PRINSIP mendasar dari demokrasi yang telah menjadi norma modern adalah adanya pemahaman dan pengakuan atas kesetaraan derajat manusia. Jika ini dilupakan, maka lambat laun demokrasi akan berubah menjadi tirani mayoritas. Kelompok mayoritas akan bebas melakukan apapun atas nama “kehendak mayoritas”. Dalam konteks kehidupan beragama, kelompok-kelompok mayoritas akan “menekan” secara perlahan kelompok-kelompok minoritas, baik minoritas agama maupun minoritas pemahaman agama. Ini tentu akan menjadi suatu kondisi yang sulit bagi kelompok minoritas.

Sistem yang berlaku di sebuah negara haruslah mampu mengakomodir pluralitas yang ada di masyarakat, baik pluralitas yang bersifat genetis seperti ras, maupun yang bersifat ideologis seperti agama, pemikiran, nilai-nilai, atau ide-ide. Hal ini mengingat bahwa pluralitas merupakan suatu keniscayaan dalam peradaban. Batasan suatu pluralitas yang bersifat ideologis yang dapat diterima/ditolerir adalah sejauh hal tersebut tidak menimbulkan kerugian kongret di masyarakat; seperti gangguan pada kesehatan publik atau ancaman terhadap keamanan nasional. “Kebencian sentimentil” tidak bisa membuat suatu kepercayaan atau ide/pemikiran dibasmi secara paksa. Dalil teologi tidak bisa digunakan untuk melakukan perbuatan yang implikasinya melanggar norma HAM. Jika suatu dalil teologi yang dijadikan dalil untuk melanggar HAM ditolerir, maka kita harus sadar bahwa setiap orang dengan berdasar pada agamanya masing-masing dapat menggunakan dalil teologinya untuk melanggar HAM.

Perlu disadari bahwa agama bukanlah properti milik pribadi. Agama adalah konsep abstrak yang dimiliki khayalak luas, sehingga pada dasarnya siapa pun boleh “menyimpangkan agama”, atau dalam bahasa yang lebih halus memiliki pemahamannya sendiri terhadap agama, bahkan mengkritik agama. Masyarakat juga harus memahami adanya kesetaraan derajat manusia. Jika seseorang dapat memeluk suatu keyakinan dan dapat menyebarkannya dengan bebas, maka dia harus sadar bahwa orang lain pun memiliki hak dan keinginan yang sama. Segala keberatan ideologis atas pemahaman agama seseorang dapat dituangkan melalui forum dialog yang damai dan demokratis.

Adalah benar, bahwa kebebasan ada batasnya. Namun fenomena aliran sempalan yang baru-baru ini marak menjadi kontroversi seperti Al Qiyadah, Jemaah Salamulah, Ahmadiyah, dan sebagainya masih berada dalam batas-batas normatif demokrasi. Persoalan bahwa umat Islam (yang merasa benar) merasa terganggu secara psikis atas eksistensi mereka, itu adalah persoalan umat Islam, bukan persoalan bagi konsep demokrasi. Dan keresahan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memberangus paksa eksistensi mereka.

Negara modern adalah negara yang menghargai prinsip kesetaraan derajat manusia. Seharusnya tidak ada konsep “agama resmi”, karena tiap agama yang eksis dan berkembang di wilayah negara tersebut memiliki kedudukan dan nilai yang sama di mata negara. Penganutnya pun memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Tiap agama, tafsir agama, dan aliran kepercayaan bahkan kritik terhadap agama yang muncul dalam wilayahnya, harus dipandang sebagai kekayaan peradaban yang dihargai. []