Sapere aude!

Gereja dan Aksi Protes Warga

Posted in Commentary by Rinaldi on January 30, 2010

Jemaat Gereja - Ilustrasi.

Oleh Rinaldi

AKSI protes warga terhadap sebuah Gereja yang sedang dibangun, terjadi lagi. Kali ini menimpa jemaat Gereja HKBP Filadelfia di Tambun, Bekasi. Pada pertengahan Januari lalu, jemaat yang tengah beribadat di Gereja setengah jadi itu tiba-tiba diteriaki warga yang menamakan diri FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam). Mereka menuntut kegiatan ibadah segera dihentikan, dan bangunan Gereja disegel. Alasan formalnya, Gereja belum mendapatkan izin. Tetapi, apakah soal perizinan formal ini merupakan motivasi utama aksi protes FKUI?

Sebenarnya, ada satu benang merah yang bisa kita tarik dari berbagai peristiwa penyegelan, penutupan, dan penyerangan berbagai Gereja di Indonesia, termasuk sulitnya mendapatkan izin. Yaitu adanya kebencian terhadap aktifitas umat Kristen di tengah-tengah masyarakat Muslim. Ya, “kebencian”, sejujurnya itu adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan keadaan aktual tersebut. Saya tidak bermaksud menggeneralisir bahwa semua umat Muslim memiliki kebencian terhadap umat Kristen. Tetapi bahwa sekelompok masyarakat Muslim memiliki kebencian semacam itu, ada. Kenapa saya bisa menyimpulkan “kebencian” sebagai faktor utama dalam persoalan ini? Karena seringkali, kelompok pemrotes Gereja tak memiliki alasan rasional yang mendasari aksinya tersebut.

”Pokoknya kami tidak ingin aja. Tidak ingin ada gereja. Intinya satu itu”, demikian pernyataan ketua FKUI, Sdr Nesan, sebagaimana dikutip dalam situs ini. Apakah alasan tersebut masuk di akal? Apakah dalam peradaban modern yang plural ini, alasan seperti itu bisa kita tolerir? Apakah alasan tersebut humanis? Dan apakah alasan semacam itu ada dalilnya dalam agama Islam?

Pendapat ketua FKUI tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka tak punya alasan rasional untuk menentang pendirian Gereja, selain dari “pokoknya kami tidak ingin ada Gereja di sini”. Ini alasan yang mengada-ada dan menunjukkan tendensi kebencian. Apa yang dilakukan FKUI jelas melanggar HAM dan tidak bisa dibenarkan. Jika faktor “tidak suka” dijadikan ukuran untuk melegalkan suatu tindakan, maka peradaban akan kacau. Bagaimana kalau etnik minoritas dibantai karena alasan bahwa etnik mayoritas “tidak suka” atau “tidak menginginkan” kehadiran mereka? Ini adalah sebuah cara pikir yang tidak beradab dan primitif.

Yang menyedihkan, ide penutupan gereja ini pun sepertinya didukung pula oleh aparat daerah setempat. Antara lain Camat Tambun Utara, A Junaedi Rakhman dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Drs H. Jaja Jaelani MM. Termasuk Bupati Bekasi, Sa’duddin melalui SK-nya. Jika alasan Pemda setempat melarang pembangunan Gereja karena tidak ada IMB, maka yang jadi pertanyaan, mengapa mereka tak kunjung mengeluarkan IMB sementara dalam kasus ini berbagai persyaratan sudah dipenuhi pihak Gereja? Mengapa mereka tak mengajukan tawaran solusi atas persoalan ini? Di manakah jemaat Kristen Protestan tersebut akan beribadah tiap minggunya?

Sebelum mendirikan Gereja, jemaat yang sama melakukan ibadat dari rumah ke rumah. Namun kegiatan ini kerap kali diprotes warga. Jemaat rupanya mengalah, dan kemudian mengalihkan aktifitas ibadat di ruko. Hal ini pun lagi-lagi menuai protes warga, ruko ditutup dan kegiatan ibadah otomatis terhenti. Tak ada tawaran solusi dari para pemrotes di mana jemaat tersebut bisa melakukan ibadah. Lantas, apa maunya warga?  Apakah selama menunggu IMB yang tak pasti kapan keluarnya, jemaat Kristen tersebut harus “bolos ibadah”?

Terlihat, seperti tak ada itikad baik dari para pemrotes. Mereka hanya ingin segala bentuk aktifitas berbau Kristen di daerah mereka, lenyap.

“Kebencian” adalah faktor mendasar dari persoalan ini. Bukan masalah IMB atau peraturan formal lainnya. Ada sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebencian akut terhadap Kristen dan aktifitas ibadatnya. Mereka mencari ‘celah’ untuk memprotes pendirian sebuah Gereja, agar sebisa mungkin aktifitas ibadat Kristen terhambat. Kasus Gereja di Tambun hanya salah satu dari sekian banyak kasus serupa.

Saya setuju, jika sebuah bangunan haruslah memiliki IMB. Saya setuju, jika tempat ibadah yang tak memiliki IMB sebaiknya ditertibkan saja. Namun dalam kasus ini, aturan formal seperti IMB tak ada artinya jika prosedur untuk mendapatkan izin tersebut begitu sulit, berbelit-belit, dan dipenuhi aturan yang bercorak diskriminatif. []

Advertisements

Delapan Point Mengenai Negara dan Agama

Posted in Discourse by Rinaldi on January 22, 2010

Author: Rinaldi

Pemisahan antara agama (dalam konteks Amerika adalah “gereja”) dengan negara, adalah mutlak. Implikasi turut campurnya agama ke dalam pemerintahan telah dirasakan pahitnya oleh banyak orang sepanjang sejarah. Era modern membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang sekuler, yang berdiri di atas semua agama, suku dan ras. Ilustrasi gambar:  myconfinedspace.com

DALAM era modern, ada satu nilai yang berangkat dari logika sederhana mengenai “kepercayaan” (faith). Bahwa apapun namanya dan bagaimanapun bentuknya, “kepercayaan” adalah hal yang bersifat sangat personal dan individual. Oleh karena itu, kebenarannya pun bersifat relatif. Tiap orang dapat diintip KTP-nya dan dibaca apa agamanya. Ditengok rumahnya dan dilihat simbol agama apa saja yang ada. Namun tidak ada seorangpun yang bisa “diintip” iman aktualnya.

Bahwa ada agama tertentu yang merasa memiliki “konsepsi kenegaraan”, bagi saya itu bukan  alasan untuk meletakkan agama di ruang publik. Agama yang demikian tetap saja mengandung unsur “iman” yang bersifat personal dan tidak semua orang menganutnya. Ini bersifat mendasar dan mustahil bisa diletakkan di ruang publik yang plural, tanpa harus melanggar norma-norma modern mengenai kesetaraan derajat.

Oleh sebab itu, adalah irasional, membawa “agama” (yang berbasis iman ini) ke ruang publik, semisal menjadi sebuah sistem kenegaraan. Meskipun sejuta dalil teologis bisa dikerahkan untuk membenarkan ide ini, itu tak membuatnya menjadi rasional.

Di bawah ini, tersusun delapan point yang menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan antara negara dengan agama:

Pertama, negara harus tidak ikut campur dalam urusan keimanan, tetapi memfasilitasi kebebasan beriman, melindungi mereka yang beriman (merk apapun) dan bahkan melindungi yang tidak beriman. Pemerintah sama-sekali tidak berkapasitas untuk menghakimi sebuah aliran kepercayaan apakah tergolong sesat atau tidak. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan dan melindungi berdirinya suatu otoritas keagamaan non-pemerintah yang diprakarsai oleh masyarakat untuk melakukan hal itu. Otoritas keagamaan ini hanyalah sebatas memberi “fatwa”, tidak lebih, dan sama sekali tidak dibenarkan melakukan pemaksaan secara fisik. Negara memberi kebebasan warganya untuk menyikapi “fatwa” tersebut, sejauh tidak melangkahi hak-hak azasi individu lain.

Kedua, “agama” bukanlah bagian dari identitas formal, dan oleh karenanya kolom “agama” mestinya tidak tercantum pada kartu tanda penduduk. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan dan melindungi adanya suatu otoritas keagamaan non-pemerintah untuk memberi sertifikasi tertulis atas kepenganutan seseorang terhadap suatu agama, dan ini bersifat sukarela. Ini berguna sebagai keterangan semisal pada pernikahan atau upacara kematian atau lainnya bila dibutuhkan. Dan tidak berlaku untuk hal-hal yang tidak ada relevansinya, seperti melamar pekerjaan atau pencalonan diri sebagai pejabat publik. Pemisahan “ruang publik” dan “ruang privat” ini dilakukan bukan untuk mendiskreditkan agama, namun sebaliknya, untuk menjaga dan menghormati kesakralan agama itu sendiri agar tidak dikotori oleh pragmatisme. (pencantuman keterangan “agama” pada kartu tanda penduduk [sebagai identitas formal WN] seringkali tidak ada manfaatnya, karena tidak ada yang bisa menjamin adanya kesesuaian antara agama tekstual pada KTP dengan agama faktual yang dianut subjek).

Ketiga, di sekolah-sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, pelajaran “agama” boleh masuk dalam kurikulum sekolah, namun disajikan dalam bentuk yang umum (general) sebagai ilmu pengetahuan dan tidak tendensius. Pelajaran agama di sekolah bukan dakwah agama, melainkan bertujuan memberi pengetahuan mengenai apa itu agama, dari sudut pandang yang netral. Materi-materinya antara lain adalah mengenai pengertian agama, sejarah agama-agama, aneka tokoh agama-agama, rupa-rupa jenis agama, esensi universal dari ajaran agama, dan spiritualitas secara umum. Tidak ada materi-materi eksklusif yang hanya merupakan dogma agama tertentu saja, seperti dogma teologi. Untuk materi-materi yang eksklusif, diberikan dalam pelajaran ekstra kulikuler yang itu pun baru ada pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA. Tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengikutinya, dan tidak mempengaruhi prestasi akademik siswa.

Keempat, dakwah agama intern dapat berlangsung sangat bebas di berbagai media; seperti melalui buku, TV, radio, atau surat kabar. Namun untuk materi-materi yang eksklusif harus disajikan dalam media-media tertentu dengan audience tertentu pula. Atau pada jam-jam tertentu di TV atau pada hari-hari tertentu. Ini jangan dipahami sebagai “pengekangan”, namun upaya melindungi anak-anak di bawah umur agar terhindar dari doktrin-doktrin eksklusif sampai mereka cukup dewasa untuk berpikir. Dogma-dogma teologi bukan konsumsi anak-anak.

Kelima, dakwah agama “ke luar umat” yang dimaksudkan untuk promosi dan menambah pengikut sangat diperbolehkan. Ini berlaku untuk semua agama dan kepercayaan. Namun tentunya dengan sejumlah regulasi dan etika yang mengikatnya, seperti tidak boleh ditujukan kepada anak-anak di bawah umur, tidak boleh melibatkan anak-anak di bawah umur dalam dakwah, tidak boleh berdakwah di rumah sakit, tidak boleh berdakwah pada institusi-institusi pemerintahan (seperti kelurahan atau kecamatan) tidak boleh ada unsur pemaksaan, tidak boleh “saling jegal” secara fisik, dan menjunjung tinggi asas fairness.

Keenam, konversi (perpindahan) agama diperbolehkan dan pelakunya dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh ada oknum atau ormas atau pemuka agama yang melarang seseorang untuk mengkonversi agamanya.

Ketujuh, pernikahan berbeda agama diperbolehkan oleh pemerintah. Jika pemuka agama tidak mau menikahkan karena alasan dogma, maka negara akan “menikahkannya” secara sekuler, tentu dengan persetujuan kedua mempelai, dan melindungi hubungan pernikahan itu. Sanak keluarga tidak boleh menghalang-halanginya karena kedua mempelai adalah individu merdeka yang sepakat hidup bersama, dan mereka berdaulat sepenuhnya atas keputusan mereka.

Kedelapan, anak-anak dianggap “netral” terhadap dogma eksklusif agama sampai ia cukup dewasa untuk memilih (18 th atau menurut standar usia yang disepakati). Negara melalui UU melindungi anak-anak dari doktrin-doktrin eksklusif (seperti dogma teologi) sampai ia cukup dewasa untuk berpikir dan memilih. Orang tua tidak bisa memberi materi-materi agama yang eksklusif seperti dogma teologi, dengan tujuan agar si anak mengimaninya sebagaimana orangtuanya mengimaninya. Tidak boleh ada pengajian atau sekolah minggu untuk anak-anak, karena ini melanggar HAM. Dogma teologi yang eksklusif bukanlah konsumsi anak-anak (yang belum dewasa dan belum mampu berpikir jernih). Ini didasari dari pemahaman bahwa seorang anak pada hakikatnya bukanlah milik mutlak kedua orangtuanya yang bisa “disetir” (baca: didoktrinasi) agar “sepaham” dengan orang tuanya, melainkan individu merdeka yang berdaulat atas dirinya sendiri, sederajat dengan individu-individu lainnya. Orang tua hanyalah “pengantar” bagi anak untuk kelak menjadi individu merdeka yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dan negara menjadi institusi yang menjamin hak-hak tiap individu merdeka tersebut, sampai ia cukup dewasa untuk berpikir dan memilih. []

Fauzan Al Anshori: Demokrasi Itu Kafir dan Najis!

Posted in Commentary by Rinaldi on January 14, 2010

 

Fauzan Al Anshori.

Oleh Rinaldi

SAYA barusan baca-baca majalah Syir’ah edisi April 2004. Ada ucapan lucu dari Fauzan Al-Anshori. Memang peristiwanya sudah tidak up to date, tetapi sekiranya ini dapat menjadi wawasan bagi kita, mengenai bagaimana orang-orang semacam Fauzan berpikir. Ini tidak bermaksud membahas mengenai Syariat Islam, demokrasi, atau ideologinya MMI. Tetapi menanggapi sedikit ucapan Fauzan di majalah tersebut. Mari kita simak apa yang dia katakan:

Dalam sebuah wawancara, Fauzan mengatakan ini:

“Demokrasi itu kafir dan najis bagi kami. Tetapi sekalipun demikian, masih ada gunanya, minimal bisa bebas berbicara.”(Fauzan Al-Anshori – Ketua Dept. Data dan Informasi MMI)

Hehehe.. dasar bocah gemblung! Itu sama aja dia ngomong begini:

“Daging babi itu haram bagi kami. Tetapi sekalipun demikian, masih ada gunanya, minimal buat ganjel perut”.

Lihat nih diagramnya:

Daging babi haram –> Sebagai makanan

buat ganjel perut –> Memanfaatkan daging babi sebagai makanan

Sama nilainya dengan:

Demokrasi najis –> Sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Sekalipun demikian, masih ada gunanya, minimal bebas bicara –> Memanfaatkan demokrasi sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Berarti itu sama saja Fauzan ngomong babi haram, tapi dimakan juga buat ganjel perut!

Mengenai analogi babi, mungkin dia akan ngeles: “babi memang haram, tetapi kan masih ada gunanya, minimal buat nimpukin maling, nah itu analogi yang tepat buat ucapan saya di atas”.

Analogi di atas tidak tepat. Penjelasannya lihat diagram di bawah ini:

Daging babi haram –> Sebagai makanan.

Buat nimpukin maling –> Tidak memanfaatkan daging babi sebagai makanan.

Tidak klop dengan omongan Fauzan di atas berikut ini:

Demokrasi najis –> Sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Sekalipun demikian, masih ada gunanya, minimal bebas bicara –> Memanfaatkan demokrasi sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Kalau masalah “nimpukin maling” itu, sama nilainya (klop) dengan ini:

“Demokrasi itu kafir dan najis bagi kami. Tetapi sekalipun demikian, masih ada gunanyalah, minimal sebagai bandingan untuk menunjukkan kemuliaan Syariat Islam.

Diagramnya gini:

Demokrasi najis –> Sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Minimal sebagai bandingan untuk menunjukkan kemuliaan Syariat Islam –> Tidak memanfaatkan demokrasi sebagai suatu sistem ideologi yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara.

Mungkin Fauzan akan ngeles lagi: “Dalam ‘keadaan darurat’, daging babi bisa saja dihalalkan kok, begitu juga demokrasi”.

Oke, ini bagian saya untuk menjawab: Untung saja dalam “keadaan darurat” Fauzan berada di iklim demokrasi, bisa bebas ngomong (baca: bebas menyuarakan ide Syariat Islam), lha kalo ada di negara diktator?

Jawaban saya itu sama nilainya dengan:

Untung saja dalam “keadaan darurat”, Fauzan nemu daging babi (senajis-najisnya masih “enak” dijadiin makanan), lha kalo nemu tai ledig? []

[Tes Post] Tentang Pemblokiran Situs Internet

Posted in Uncategorized by Rinaldi on January 1, 2010

“Ketika buku “Faith Without Fear: A Challenge to Islam Today” yang ditulis oleh feminis Muslim liberal asal Kanada, Irshad Manji, dilarang di beberapa negara Muslim yang bercorak diktator, internet membantu banyak orang mendapatkan akses atas buku itu. Irshad melayani pembacanya dengan menyediakan buku itu secara online dan gratis. Lihat, tidak ada diktator di dunia maya.”

SAYA sedikit bingung campur jengkel, melihat berbagai wacana mengenai rencana pemblokiran situs-situs “yang dianggap terlarang” di internet. Terlebih ketika mantan presiden PKS Tifatul Sembiring, mulai menjabat sebagai menkominfo, intensitas dukungan kelompok masyarakat tertentu terhadap ide pemblokiran situs-situs yang mereka anggap “meresahkan”, relatif meningkat. Fenomena sosial ini bisa kita lihat di beberapa grup di facebook.

Kejengkelan dan kebingungan saya bukan tanpa alasan. Memblokir situs-situs internet yang dianggap meresahkan, boleh-boleh saja. Namun, apa definisi atau batasan dari “meresahkan”, itu yang menjadi masalah besar. Sebab, jika definisi “meresahkan” dirumuskan secara serampangan, alih-alih pemblokiran tersebut memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, boleh jadi malah memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat, bahkan bisa merupakan teror terhadap intelektualitas. Dunia maya yang semestinya menjadi media alternatif untuk menyampaikan berbagai ide dengan leluasa dan bebas, malah terpenjara dengan adanya seperangkat regulasi yang bercorak otoriter. Internet bisa menjadi media dengan karakteristik “Indonesia zaman orde baru”.

“Penodaan agama” dan “pornografi” adalah dua materi sensitif yang nampaknya memotori beberapa kelompok masyarakat untuk memblokir situs-situs internet dengan konten tersebut. Dan nampaknya, “agama” cenderung menjadi pangkal motivatornya. Tetapi sekali lagi, apa batasan atas dua materi tersebut?

Soal definisi atau batasan ini memang layak dipermasalahkan, berdasarkan pengalaman bahwa masyarakat kita seringkali tak mampu memandang berbagai persoalan sensitif secara jernih dan logis. Apalagi jika persoalan tersebut sedikit banyak menyangkut soal “agama”. Kekaburan definisi memungkinkan masyarakat untuk seenaknya menghakimi sesuatu sebagai “pornografi”, “meresahkan masyarakat”, atau “pelecehan agama” atas sembarang hal yang mereka pikir begitu. Indonesia sepertinya memiliki segudang contoh kasus konyol dalam hal ini.

***

Ulil Abshar-Abdalla.

SEKITAR tahun 2002, FUUI Bandung memberi fatwa mati terhadap Ulil Abshar-Abdalla, koordinator JIL waktu itu. Pasalnya, FUUI menuduh Ulil melakukan penodaan agama Islam melalui artikel yang ditulisnya di harian Kompas pada 18 November 2002, yang berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”. Apakah yang ditulis Ulil sesungguhnya? Hanya sebuah opini kritis-progresif mengenai bagaimana Islam yang seharusnya, yang kebetulan, berbeda dengan Islam yang dipahami oleh kelompok FUUI.

Di tahun berikutnya, salah satu edisi majalah Newsweek sempat dilarang beredar di Indonesia, karena majalah tersebut memuat artikel Stefan Theil yang melansir tesis Prof. Christoph Luxenberg, seorang Profesor Bahasa Semit dan pakar filologi di Universitas terkemuka di Jerman. Luxenberg berpendapat bahwa Al Quran yang ada saat ini mengalami mistranscribed atau salah salin. Teks asli Al Quran, menurut Luxenberg, lebih mirip bahasa Aramaik ketimbang bahasa Arab. Pendapat ini rupanya membuat panas telinga para petinggi MUI. Kemudian, dilayangkanlah surat ke Kejaksaan Agung, meminta agar majalah Newsweek edisi tersebut dilarang beredar dengan alasan religious blemish. Majalah Newsweek pada edisi itu juga sempat dilarang di beberapa negara mayoritas Muslim, dengan alasan yang kurang lebih sama.

Dua contoh kasus di atas adalah sebagian kecil dari bagaimana “teror” terhadap intelektualitas yang dikemas dengan istilah “penodaan agama”, melanda para cendekiawan. “Teror” dilakukan oleh sekelompok agamawan jumud-fanatik, hanya karena mereka tidak sependapat, atau tepatnya, tidak suka dengan buah pikir penulis. Adanya perilaku tersebut sesungguhnya diakibatkan oleh rasa tidak nyaman karena berhadapan dengan benturan yang begitu dahsyat dalam iman dan keyakinannya.

Saya kira, begitu pula dengan “pornografi”. Kekaburan definisi mengenai istilah tersebut, memungkinkan siapapun untuk menghakimi gambar apapun yang mereka pikir begitu. Boleh jadi, akan banyak karya seni yang potensial ditafsirkan oleh sekelompok orang “porno”, dilaporkan untuk kemudian diberangus. []

TULISAN INI BELUM KELAR, CUMA TES DOANG. JANGAN DIKOMENTARI DULU, HEHEHE……