Sapere aude!

Delapan Point Mengenai Negara dan Agama

Posted in Discourse by Rinaldi on January 22, 2010

Author: Rinaldi

Pemisahan antara agama (dalam konteks Amerika adalah “gereja”) dengan negara, adalah mutlak. Implikasi turut campurnya agama ke dalam pemerintahan telah dirasakan pahitnya oleh banyak orang sepanjang sejarah. Era modern membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang sekuler, yang berdiri di atas semua agama, suku dan ras. Ilustrasi gambar:  myconfinedspace.com

DALAM era modern, ada satu nilai yang berangkat dari logika sederhana mengenai “kepercayaan” (faith). Bahwa apapun namanya dan bagaimanapun bentuknya, “kepercayaan” adalah hal yang bersifat sangat personal dan individual. Oleh karena itu, kebenarannya pun bersifat relatif. Tiap orang dapat diintip KTP-nya dan dibaca apa agamanya. Ditengok rumahnya dan dilihat simbol agama apa saja yang ada. Namun tidak ada seorangpun yang bisa “diintip” iman aktualnya.

Bahwa ada agama tertentu yang merasa memiliki “konsepsi kenegaraan”, bagi saya itu bukan  alasan untuk meletakkan agama di ruang publik. Agama yang demikian tetap saja mengandung unsur “iman” yang bersifat personal dan tidak semua orang menganutnya. Ini bersifat mendasar dan mustahil bisa diletakkan di ruang publik yang plural, tanpa harus melanggar norma-norma modern mengenai kesetaraan derajat.

Oleh sebab itu, adalah irasional, membawa “agama” (yang berbasis iman ini) ke ruang publik, semisal menjadi sebuah sistem kenegaraan. Meskipun sejuta dalil teologis bisa dikerahkan untuk membenarkan ide ini, itu tak membuatnya menjadi rasional.

Di bawah ini, tersusun delapan point yang menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan antara negara dengan agama:

Pertama, negara harus tidak ikut campur dalam urusan keimanan, tetapi memfasilitasi kebebasan beriman, melindungi mereka yang beriman (merk apapun) dan bahkan melindungi yang tidak beriman. Pemerintah sama-sekali tidak berkapasitas untuk menghakimi sebuah aliran kepercayaan apakah tergolong sesat atau tidak. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan dan melindungi berdirinya suatu otoritas keagamaan non-pemerintah yang diprakarsai oleh masyarakat untuk melakukan hal itu. Otoritas keagamaan ini hanyalah sebatas memberi “fatwa”, tidak lebih, dan sama sekali tidak dibenarkan melakukan pemaksaan secara fisik. Negara memberi kebebasan warganya untuk menyikapi “fatwa” tersebut, sejauh tidak melangkahi hak-hak azasi individu lain.

Kedua, “agama” bukanlah bagian dari identitas formal, dan oleh karenanya kolom “agama” mestinya tidak tercantum pada kartu tanda penduduk. Sebagai gantinya, pemerintah mengizinkan dan melindungi adanya suatu otoritas keagamaan non-pemerintah untuk memberi sertifikasi tertulis atas kepenganutan seseorang terhadap suatu agama, dan ini bersifat sukarela. Ini berguna sebagai keterangan semisal pada pernikahan atau upacara kematian atau lainnya bila dibutuhkan. Dan tidak berlaku untuk hal-hal yang tidak ada relevansinya, seperti melamar pekerjaan atau pencalonan diri sebagai pejabat publik. Pemisahan “ruang publik” dan “ruang privat” ini dilakukan bukan untuk mendiskreditkan agama, namun sebaliknya, untuk menjaga dan menghormati kesakralan agama itu sendiri agar tidak dikotori oleh pragmatisme. (pencantuman keterangan “agama” pada kartu tanda penduduk [sebagai identitas formal WN] seringkali tidak ada manfaatnya, karena tidak ada yang bisa menjamin adanya kesesuaian antara agama tekstual pada KTP dengan agama faktual yang dianut subjek).

Ketiga, di sekolah-sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, pelajaran “agama” boleh masuk dalam kurikulum sekolah, namun disajikan dalam bentuk yang umum (general) sebagai ilmu pengetahuan dan tidak tendensius. Pelajaran agama di sekolah bukan dakwah agama, melainkan bertujuan memberi pengetahuan mengenai apa itu agama, dari sudut pandang yang netral. Materi-materinya antara lain adalah mengenai pengertian agama, sejarah agama-agama, aneka tokoh agama-agama, rupa-rupa jenis agama, esensi universal dari ajaran agama, dan spiritualitas secara umum. Tidak ada materi-materi eksklusif yang hanya merupakan dogma agama tertentu saja, seperti dogma teologi. Untuk materi-materi yang eksklusif, diberikan dalam pelajaran ekstra kulikuler yang itu pun baru ada pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA. Tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengikutinya, dan tidak mempengaruhi prestasi akademik siswa.

Keempat, dakwah agama intern dapat berlangsung sangat bebas di berbagai media; seperti melalui buku, TV, radio, atau surat kabar. Namun untuk materi-materi yang eksklusif harus disajikan dalam media-media tertentu dengan audience tertentu pula. Atau pada jam-jam tertentu di TV atau pada hari-hari tertentu. Ini jangan dipahami sebagai “pengekangan”, namun upaya melindungi anak-anak di bawah umur agar terhindar dari doktrin-doktrin eksklusif sampai mereka cukup dewasa untuk berpikir. Dogma-dogma teologi bukan konsumsi anak-anak.

Kelima, dakwah agama “ke luar umat” yang dimaksudkan untuk promosi dan menambah pengikut sangat diperbolehkan. Ini berlaku untuk semua agama dan kepercayaan. Namun tentunya dengan sejumlah regulasi dan etika yang mengikatnya, seperti tidak boleh ditujukan kepada anak-anak di bawah umur, tidak boleh melibatkan anak-anak di bawah umur dalam dakwah, tidak boleh berdakwah di rumah sakit, tidak boleh berdakwah pada institusi-institusi pemerintahan (seperti kelurahan atau kecamatan) tidak boleh ada unsur pemaksaan, tidak boleh “saling jegal” secara fisik, dan menjunjung tinggi asas fairness.

Keenam, konversi (perpindahan) agama diperbolehkan dan pelakunya dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh ada oknum atau ormas atau pemuka agama yang melarang seseorang untuk mengkonversi agamanya.

Ketujuh, pernikahan berbeda agama diperbolehkan oleh pemerintah. Jika pemuka agama tidak mau menikahkan karena alasan dogma, maka negara akan “menikahkannya” secara sekuler, tentu dengan persetujuan kedua mempelai, dan melindungi hubungan pernikahan itu. Sanak keluarga tidak boleh menghalang-halanginya karena kedua mempelai adalah individu merdeka yang sepakat hidup bersama, dan mereka berdaulat sepenuhnya atas keputusan mereka.

Kedelapan, anak-anak dianggap “netral” terhadap dogma eksklusif agama sampai ia cukup dewasa untuk memilih (18 th atau menurut standar usia yang disepakati). Negara melalui UU melindungi anak-anak dari doktrin-doktrin eksklusif (seperti dogma teologi) sampai ia cukup dewasa untuk berpikir dan memilih. Orang tua tidak bisa memberi materi-materi agama yang eksklusif seperti dogma teologi, dengan tujuan agar si anak mengimaninya sebagaimana orangtuanya mengimaninya. Tidak boleh ada pengajian atau sekolah minggu untuk anak-anak, karena ini melanggar HAM. Dogma teologi yang eksklusif bukanlah konsumsi anak-anak (yang belum dewasa dan belum mampu berpikir jernih). Ini didasari dari pemahaman bahwa seorang anak pada hakikatnya bukanlah milik mutlak kedua orangtuanya yang bisa “disetir” (baca: didoktrinasi) agar “sepaham” dengan orang tuanya, melainkan individu merdeka yang berdaulat atas dirinya sendiri, sederajat dengan individu-individu lainnya. Orang tua hanyalah “pengantar” bagi anak untuk kelak menjadi individu merdeka yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dan negara menjadi institusi yang menjamin hak-hak tiap individu merdeka tersebut, sampai ia cukup dewasa untuk berpikir dan memilih. []

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. yudy said, on July 9, 2010 at 3:36 pm

    salam kenal,
    tulisan-tulisan di blog anda sungguh bagus dan menarik – kritis, cerdas dan sangat intelektual.
    Salut!!

  2. ashreen said, on August 3, 2010 at 3:03 pm

    Apa yang membuat anda mengusulkan hal demikian, anda memiliki kitab sendiri dari langit? Sepertinya anda pengagas agama baru yang entah apa namanya dengan hanya 8 dalil…

  3. tukangobokbabu said, on November 30, 2012 at 3:54 am

    keliatanya anda nyerang agama islam, tapi sebenernya anda nyerang orang fundamentalis dan fanatik yang berprilaku bertentangan dengan akal sehat. Good job, anda cukup netral

  4. unholymoksha said, on March 15, 2014 at 1:49 pm

    Reblogged this on unholymoksha and commented:
    Sekularisme adalah satu-satunya harapan kita jika kita menginginkan masyarakat majemuk dimana hak-hak individu seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk memiliki kepercayaan dijunjung tinggi.

  5. Ryan Gozali said, on April 7, 2014 at 9:50 pm

    great writing. Seger bacanya apalagi dengan situasi politik yang makin keruh campur2 agama dengan pemerintahan, hasilnya jadi racun


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: