Sapere aude!

Gereja dan Aksi Protes Warga

Posted in Commentary by Rinaldi on January 30, 2010

Jemaat Gereja - Ilustrasi.

Oleh Rinaldi

AKSI protes warga terhadap sebuah Gereja yang sedang dibangun, terjadi lagi. Kali ini menimpa jemaat Gereja HKBP Filadelfia di Tambun, Bekasi. Pada pertengahan Januari lalu, jemaat yang tengah beribadat di Gereja setengah jadi itu tiba-tiba diteriaki warga yang menamakan diri FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam). Mereka menuntut kegiatan ibadah segera dihentikan, dan bangunan Gereja disegel. Alasan formalnya, Gereja belum mendapatkan izin. Tetapi, apakah soal perizinan formal ini merupakan motivasi utama aksi protes FKUI?

Sebenarnya, ada satu benang merah yang bisa kita tarik dari berbagai peristiwa penyegelan, penutupan, dan penyerangan berbagai Gereja di Indonesia, termasuk sulitnya mendapatkan izin. Yaitu adanya kebencian terhadap aktifitas umat Kristen di tengah-tengah masyarakat Muslim. Ya, “kebencian”, sejujurnya itu adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan keadaan aktual tersebut. Saya tidak bermaksud menggeneralisir bahwa semua umat Muslim memiliki kebencian terhadap umat Kristen. Tetapi bahwa sekelompok masyarakat Muslim memiliki kebencian semacam itu, ada. Kenapa saya bisa menyimpulkan “kebencian” sebagai faktor utama dalam persoalan ini? Karena seringkali, kelompok pemrotes Gereja tak memiliki alasan rasional yang mendasari aksinya tersebut.

”Pokoknya kami tidak ingin aja. Tidak ingin ada gereja. Intinya satu itu”, demikian pernyataan ketua FKUI, Sdr Nesan, sebagaimana dikutip dalam situs ini. Apakah alasan tersebut masuk di akal? Apakah dalam peradaban modern yang plural ini, alasan seperti itu bisa kita tolerir? Apakah alasan tersebut humanis? Dan apakah alasan semacam itu ada dalilnya dalam agama Islam?

Pendapat ketua FKUI tersebut jelas menunjukkan bahwa mereka tak punya alasan rasional untuk menentang pendirian Gereja, selain dari “pokoknya kami tidak ingin ada Gereja di sini”. Ini alasan yang mengada-ada dan menunjukkan tendensi kebencian. Apa yang dilakukan FKUI jelas melanggar HAM dan tidak bisa dibenarkan. Jika faktor “tidak suka” dijadikan ukuran untuk melegalkan suatu tindakan, maka peradaban akan kacau. Bagaimana kalau etnik minoritas dibantai karena alasan bahwa etnik mayoritas “tidak suka” atau “tidak menginginkan” kehadiran mereka? Ini adalah sebuah cara pikir yang tidak beradab dan primitif.

Yang menyedihkan, ide penutupan gereja ini pun sepertinya didukung pula oleh aparat daerah setempat. Antara lain Camat Tambun Utara, A Junaedi Rakhman dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Drs H. Jaja Jaelani MM. Termasuk Bupati Bekasi, Sa’duddin melalui SK-nya. Jika alasan Pemda setempat melarang pembangunan Gereja karena tidak ada IMB, maka yang jadi pertanyaan, mengapa mereka tak kunjung mengeluarkan IMB sementara dalam kasus ini berbagai persyaratan sudah dipenuhi pihak Gereja? Mengapa mereka tak mengajukan tawaran solusi atas persoalan ini? Di manakah jemaat Kristen Protestan tersebut akan beribadah tiap minggunya?

Sebelum mendirikan Gereja, jemaat yang sama melakukan ibadat dari rumah ke rumah. Namun kegiatan ini kerap kali diprotes warga. Jemaat rupanya mengalah, dan kemudian mengalihkan aktifitas ibadat di ruko. Hal ini pun lagi-lagi menuai protes warga, ruko ditutup dan kegiatan ibadah otomatis terhenti. Tak ada tawaran solusi dari para pemrotes di mana jemaat tersebut bisa melakukan ibadah. Lantas, apa maunya warga?  Apakah selama menunggu IMB yang tak pasti kapan keluarnya, jemaat Kristen tersebut harus “bolos ibadah”?

Terlihat, seperti tak ada itikad baik dari para pemrotes. Mereka hanya ingin segala bentuk aktifitas berbau Kristen di daerah mereka, lenyap.

“Kebencian” adalah faktor mendasar dari persoalan ini. Bukan masalah IMB atau peraturan formal lainnya. Ada sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebencian akut terhadap Kristen dan aktifitas ibadatnya. Mereka mencari ‘celah’ untuk memprotes pendirian sebuah Gereja, agar sebisa mungkin aktifitas ibadat Kristen terhambat. Kasus Gereja di Tambun hanya salah satu dari sekian banyak kasus serupa.

Saya setuju, jika sebuah bangunan haruslah memiliki IMB. Saya setuju, jika tempat ibadah yang tak memiliki IMB sebaiknya ditertibkan saja. Namun dalam kasus ini, aturan formal seperti IMB tak ada artinya jika prosedur untuk mendapatkan izin tersebut begitu sulit, berbelit-belit, dan dipenuhi aturan yang bercorak diskriminatif. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: