Sapere aude!

Negara, Berbasis Agama atau Netral Agama?

Posted in Commentary, Discourse by Rinaldi on February 18, 2010

Egality, fraternity, liberty.

Oleh Rinaldi

PERTAMA-tama kita harus hilangkan dulu segala asumsi negatif yang kerap kali muncul (dimunculkan) dalam wacana-wacana seperti ini. Misalnya asumsi populer bahwa “ada grand design” untuk “menghancurkan agama” di balik semua ide-ide sekuler. Segala asumsi tersebut tak lain dan tak bukan, hanyalah wujud ketakutan kelompok agamis terhadap aneka pembaharuan. Mereka takut dagangannya tak laku, dan mencoba meraih simpati dan dukungan umat dengan menjual asumsi-asumsi seperti di atas, sementara hal itu tak ada hubungannya sama-sekali dengan substansi dari ide-ide yang hendak dilawan. Marilah kita bersaing secara sehat, idea versus idea.

Kemudian, kita juga harus memahami duduk persoalannya dengan baik. Apa yang dimaksud dengan “agama” dalam konteks ini, dan bagaimana hal itu harus dipisah dengan yang disebut “urusan negara”.

Tulisan singkat ini muncul sebagai reaksi dari gencarnya upaya “agamaisasi negara”, baik dalam tingkat upaya penegakan hukum Syariah di berbagai daerah, hingga propaganda subversif untuk menggantikan dasar konstitusi negara dengan “konstitusi Islam”. Ideologi yang disebut terakhir itu kini gencar dipropagandakan oleh organisasi Islam politik, Hizbut Tahrir Indonesia. Sebuah organisasi Islam yang baru gencar kiprahnya di Indonesia setelah lengsernya rezim otoriter Soeharto pada 1998.

Langsung pada masalah, beberapa keberatan saya terhadap konsep “negara agama” atau teokrasi, dibangun dari sejumlah pandangan berikut: Secara mendasar, kepenganutan terhadap agama bersifat personal. Agama bermula dari sebuah keyakinan (faith) kepada Tuhan dan konsep-konsep lain yang berkaitan dengan itu. Agama menuntut ketaklidan penuh terhadap suatu dogma sebagai dasar keimanannya. Bahwa kemudian ada “konsep bermasyarakat” dalam agama tersebut, itu tak melunturkan sifat dasar agama yang demikian. Terlebih dalam sebuah komunitas modern yang plural di mana banyak individu menganut agama yang berbeda-beda, boleh jadi, “konsep bermasyarakat”-nya bisa berbeda-beda (bahkan bertentangan). Dalam komunitas yang seagama pun, sangat mungkin berbeda dalam penafsiran. Apalagi terhadap mereka yang jelas-jelas berbeda agama.

Sementara itu, dalam era modern hubungan antar manusia cenderung tidak didasari oleh ikatan primordial, tetapi “prinsip guna”. Seseorang tidak berhubungan dengan orang lain karena semata-mata sesuku atau seiman, tetapi karena melihat bahwa ada manfaat yang kongkret dalam hubungan tersebut. Dan karena kecenderungan itu, maka konsep negara yang ‘lumrah’, modern, dan rasional adalah nation state, bukan negara yang berdasarkan akar primordial tertentu seperti agama atau ras. Negara yang melibatkan asal primordial tertentu rasanya tidak relevan dengan zaman modern. Apakah suatu sistem kenegaraan atau hukum-hukum itu harus diterapkan hanya karena “ini dari Tuhan”? Cara pikir seperti itu sangat tidak pragmatis dan irasional.

Lebih jauh, menurut Ioanes Rakhmat, seorang pemikir Kristen liberal, upaya mendirikan negara agama atau teokrasi di masa kini adalah sebuah kesalahan hermeneutis yang diakibatkan oleh pembacaan teks kitab suci yang literalistik. Teks kitab suci muncul dalam konteks zaman tertentu di masa lalu, dan oleh karena itu untuk memahaminya dengan baik kita harus menempatkan teks tersebut dalam konteks zaman kemunculannya. Pembacaan yang literalistik cenderung mengabaikan adanya “jurang pemisah” yang begitu besar antara konteks masa lalu (zaman pra-modern) dengan kekinian. Itulah sebabnya, pembacaan yang demikian cenderung menghasilkan norma-norma “asing” yang menggelikan jika diterapkan di masa sekarang. Tetapi, hanya karena itu dipercaya “dari Tuhan”, maka segala bentrokan nilai-nilai tersebut diabaikan dan diterima dengan ikhlas.

Melihat realita pluralnya individu dalam komunitas peradaban masyarakat modern, maka problem yang muncul adalah bagaimana mengikat mereka yang berbeda-beda tersebut agar dapat hidup berdampingan dengan fair?

Jika yang dibutuhkan hanya ”tertib” saja, sistem monarki absolute yang otoriter pun bisa, rezim Soeharto bisa, Saddam Hussein bisa, Idi Amin bisa. Tapi, apa “tertib” saja cukup dan fair? Saya pikir tidak. Peradaban modern sekurangnya membutuhkan kesetaraan derajat (equality) dan kebebasan (liberty), yang dibalut dengan semangat atau “ruh” persaudaraan (fraternity). Ini adalah nilai-nilai dasar peradaban modern yang saya kira akan diamini oleh semua orang yang waras, tidak berjiwa otoriter, tidak bermental feodal, dan tidak merasa superior atas yang lain.

Tidak ada orang yang ingin menjadi kelompok “kelas dua” di masyarakat, semua kelompok ingin jadi “kelas satu”. Juga, tak ada orang yang ingin direnggut kebebasannya. Tetapi “merenggut kebebasan orang lain” boleh jadi keinginan terpendam banyak orang. Satu-satunya “penengah” adalah kesadaran manusia untuk hidup berdampingan dengan semangat kesetaraan derajat, bukan hidup berdampingan dengan superioritas kekelompokan. Peradaban modern “dibuka” dari kesadaran semacam ini.

Kebebasan atau liberalisme sama-sekali bukan, dan sangat berbeda dari keliaran (wilderness). Liberalisme adalah sebuah paham yang memandang bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh atas dirinya. Hanya saja, karena individu tersebut hidup bersama-sama dengan individu lain yang sama-sama memiliki kedaulatan penuh atas dirinya, maka otomatis kedaulatan ini terbatasi. “Batas” inilah yang membedakan antara liberalisme dengan keliaran. “Batas” ini pula muncul akibat adanya pengakuan atas kesetaraan derajat. Jika tak ada pengakuan atas kesetaraan derajat, “batas” ini tak ada. Yang kuat pasti akan berupaya memperluas kedaulatan individunya, mengikis kedaulatan individu kelompok yang lemah. Oleh sebab itu, “kesetaraan derajat” (equality) adalah “kata kunci” yang begitu penting dan fundamental dalam bahasan ini. Nah, apakah nilai-nilai dasar mengenai kesetaraan derajat ini mampu ditawarkan oleh ideologi berdasarkan asal primordial, seperti agama (faith)?

****

PERSPEKTIF agama (terlebih agama samawi yang berpangkal dari teologi dan bukan humanisme) dibangun dari superioritas keumatan, dan bukan kesetaraan derajat antar-manusia. Pada dasarnya, agama tak memandang manusia secara setara. Setidaknya, “orang beriman” pasti dipandang lebih tinggi derajatnya, baik secara teologis maupun sosial dibandingkan “orang kafir”. Sebagai contoh, dalam konsep Khilafah Islamiyah, secara mendasar negara membagi warganya menjadi dua kelompok berdasarkan keimanan; Muslim dan kafir (ahludzimmah). “Umat lain” tentu dipandang inferior, berdosa, “belum dapat hidayah”, dan seterusnya. Ditambah lagi sifat patriarkis agama samawi, sebagai contoh Islam, membuat perempuan menjadi “manusia kelas dua” di bawah laki-laki. Dari urusan bersaksi di pengadilan, hak waris, sampai urusan politik, perempuan tak mendapat tempat yang sama dengan laki-laki. Begitu juga non-Muslim, yang tentu dibatasi hak-hak politiknya dan kualitas kesaksiannya di pengadilan. (baca tulisan saya: Posisi non-Muslim dalam Khilafah).

Perspektif agama juga tak mengenal kedaulatan individu, karena agama bersifat “mengatasi” manusia. Atas sifat itu, para wakil Tuhan di bumi tentu ingin punya “kontrol penuh” atas ruang privat individu lain, berdasarkan ajaran agama. Salah satunya adalah upaya kontrol terhadap pemikiran masyarakat. Ide-ide yang sekiranya “mengancam kedaulatan agama”, diawasi, bahkan dilarang. Pencetusnya dipandang seperti kriminal, bahkan bisa dihukum mati. Gereja Katolik pernah membakar hidup-hidup Giordano Bruno karena berpendapat ada kemungkinan makhluk lain di luar bumi. Juga menghukum Galileo Galilei, karena menyebarkan ide Copernicus mengenai Heliosentris. Tak terhitung pula berapa banyak pemikir dan pembaharu di Eropa yang “difatwa sesat” oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Hal serupa terjadi dalam sejarah peradaban Islam sejak abad pertengahan dulu hingga abad modern sekarang ini. Pemikir besar Muslim seperti Ibn Rushd, Al Farabi, Al Arabi, dan sebagainya adalah “korban fatwa sesat” sejumlah ulama. Superioritas kekuasaan agama juga terjadi di abad 20 ini. Ulama Mesir telah berhasil mengusir cendekiawan Muslim Nasr Hamid Abu Zayd hingga beliau hengkang ke Belanda, karena pemikirannya yang liberal dan dianggap telah murtad. Nasib yang lebih buruk menimpa Farag Fouda, rekan senegara Abu Zayd, yang dibunuh atas dasar fatwa mati ulama, karena tulisan-tulisannya yang kritis. Abu Zayd dan Farag Fouda adalah sedikit contoh di abad 20 terhadap bagaimana “kekuasaan agama” cenderung bercorak tirani dan alergi terhadap kritik.

Apakah dengan nilai-nilai seperti itu kita akan hidup di era modern yang menuntut keterbukaan, dan kesetaraan?

Kekuasaan berbasis agama cenderung alergi terhadap kritik dan opini-opini keagamaan yang di luar mainstream. Sementara “kritik”, terhadap apapun, adalah kontrol sosial yang alamiah dan cermin dari peradaban yang terbuka. Bagaimana mungkin peradaban bisa berjalan dengan sehat tanpa budaya kritis? Kekuasaan seperti itu juga cenderung menghasilkan atmosfer keagamaan yang monolitik, dan sama-sekali tidak plural. Lihat saja Iran, dapatkah Muslim Sunni menjadi kepala negara? Lihat Arab Saudi, dan bagaimana nasib Syiah di sana? Jika pun negara Khilafah berdiri, apakah pemerintahannya akan bercorak Sunni atau Syiah?

Sekali lagi, kekuasaan berbasis agama hanya akan menghasilkan atmosfer keagamaan yang monolitik, rigid, dan cenderung bercorak tirani. Hanya akan ada satu saja tafsir tunggal, sementara bentuk penafsiran lain akan diberangus, minimal dinomorduakan. Sementara pemahaman manusia terhadap agama itu sangat beragam dan dinamis. Ini sesuatu yang buruk baik bagi agama tersebut maupun bagi para penganutnya. Bagaimana pun negara haruslah netral agama, dan cukuplah menjadi wasit sekaligus wadah bagi pluralitas individu yang ada. []

Advertisements

Fatwa Haram Valentine dan Sejumlah Tanggapan

Posted in Commentary by Rinaldi on February 11, 2010

Valentine's Day postcard, circa 1910 - Ilustrasi - Wikipedia.

Oleh Rinaldi

SUDAH bisa diduga, lembaga keulamaan macam MUI pasti mengharamkan perayaan Valentine’s Day yang jatuh setiap tanggal 14 Februari. Dan bisa ditebak, seperti biasanya alasannya irrasional dan cenderung menggeneralisir. Hal tersebut sepertinya dibenarkan oleh MUI Bangka yang baru-baru ini mengeluarkan fatwa/statement bahwa Valentine’s Day adalah haram hukumnya, sebagaimana diberitakan dalam Republika Online.

Valentine’s Day sendiri dirayakan semenjak tahun 496 M dan pertama kali dicetuskan oleh Paus Gelasius I untuk mengenang seorang martyr Kristen bernama St. Valentinus. Secara tradisional, hari Valentine adalah hari di mana setiap orang bebas mengekspresikan rasa cintanya terhadap seseorang yang seringkali ditunjukkan dengan misalnya mengirim bunga atau kartu ucapan.

Secara esensial, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hari Valentine, toh kasih sayang adalah universal. Bukankah Tuhan sendiri adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Lagipula, bangsa Indonesia telah banyak mengadopsi praktik budaya dari luar. Sehingga tak ada alasan untuk menolak perayaan Valentine dengan alasan “bukan budaya kita”. Mengenai bagaimana bentuk perayaannya, tentu bisa disesuaikan dengan nilai-nilai lokal kita. Tak ada keharusan untuk meniru mentah-mentah budaya dari luar.

Tetapi “penyakit klasik” ulama konservatif sebagaimana direpresentasikan oleh MUI, adalah pandangan keagamaannya yang picik, yang hanya melihat kulit luar dari sesuatu dan tidak menyentuh esensi. Terlebih dalam kasus peringatan hari Valentine. Sudah “berbau Kristen”, berasal dari barat pula. Dua alasan yang membuat lembaga keulamaan macam MUI anti-pati dan bersiap dengan fatwa haramnya. Dalam kasus seperti ini, pemikiran yang jernih seringkali tak dipakai, dan ayat-ayat suci pun dijadikan pembenaran.

Di bawah ini adalah kumpulan statement dari ketua MUI Bangka yang dikutip dari Republika Online perihal perayaan Valentine yang disertai sedikit tanggapan dari saya. Selamat membaca.

MUI Bangka

“Selain hanya buatan manusia, Hari Kasih Sayang yang biasa disebut `Valentine Day` itu merupakan budaya Barat,” kata Ketua MUI Kabupaten Bangka, Yubahar Hasan, di Sungailiat, Rabu.”

Tanggapan

Dari statement di atas, terlihat pola pikir MUI yang dangkal dengan hanya melihat kulit luar tanpa memahami esensinya. Apa yang salah dengan “buatan manusia”? Apa yang salah dengan “budaya barat”? Apakah hanya karena “buatan manusia” dan “budaya barat” pula, sesuatu menjadi “berbahaya” dan oleh sebab itu harus diharamkan?

MUI Bangka

“Dalam ajaran Islam, kasih sayang dilaksanakan kapan saja dan tidak mesti dijadwalkan satu setahun sekali. Setiap saat justru kita harus berkasih sayang, namun dengan cara cara sesuai syariat Islam,”

Tanggapan

Bermaafan juga sebaiknya dilaksanakan kapan saja. Tapi tidak ada salahnya mengambil satu hari tertentu sebagai momentum bermaafan, semisal pada Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan perayaan hari Ibu, hari Kartini, hari Pendidikan, dan sebagainya.

MUI Bangka

“Kasih sayang menurut Islam adalah mengerjakan aturan hukum agama sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw., yaitu bertakwa kepada Allah Swt. dan menghormati kedua orang tua,”

Tanggapan

Dan apakah itu bertentangan dengan esensi dari Valentine’s Day? MUI ngomong begini, karena dalam benaknya “kasih sayang” di luar Islam itu cuma berkenaan dengan masalah “di bawah puser” saja. Padahal, di dunia luar Islam, kasih sayang itu terbagi menjadi empat: eros, filio, storge dan agape. “Bertakwa kepada Allah” bisa dimaknai sebagai “Agape”, sedangkan menghormati kedua orang tua bisa diketakkan dalam konteks “storge”.

MUI Bangka

“Kita saling mendoakan antara umat Islam ke jalan Allah Swt. juga sudah termasuk saling sayang menyayangi dengan teman yang lain atau saudara sesama Islam,”

Tanggapan

Benar sekali, dan itu konteksnya adalah “filio”, sebuah bentuk “kasih sayang” juga. MUI pasti nggak mikir ke sini.

MUI Bangka

alasan lain adalah pada kesempatan tersebut justru digunakan oleh sebagain besar kaum muda untuk hura-hura dan melakukan perbuatan negatif yang melanggar norma.

Tanggapan

Kalau begitu, ini bukan salah konsep Valentinenya, tetapi hura-huranya. Di malam takbiran sekalipun, banyak anak muda yang berkonvoi ramai-ramai memacetkan jalan dan membahayakan umum. []