Sapere aude!

Kisruh Ahmadiyah: Bukan soal akidah, tapi pelanggaran terhadap hak-hak sipil

Posted in Commentary by Rinaldi on February 12, 2011

Oleh Rinaldi

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. –DUHAM pasal 18

Penurunan plang Ahmadiyah di Padang. Gambar: fpi.or.id

KISRUH Ahmadiyah yang sempat terjadi beberapa tahun lalu, terjadi lagi kini. Ribuan massa menyerbu sebuah rumah milik anggota Jemaat Ahmadiyah di desa Cikeusik, Pandeglang, Banten. Sekurangnya tiga orang tewas mengenaskan dalam peristiwa itu.

Wacana pro-kontra Ahmadiyah kembali hangat di berbagai media. Namun sayang, menghadapi kasus ini opini publik masih sering terpeleset pada isu akidah. “Ahmadiyah aliran sesat, karena itu harus dibubarkan”, begitu klaim yang sering kita dengar.

MUI sebagai organisasi Islam, telah menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan oleh karena itu harus dibubarkan. Sesatnya Ahmadiyah, menurut MUI, adalah karena mereka mengakui ada nabi setelah Muhammad SAW, dan sejumlah dalil Quranic lainnya. Menurut MUI pula, dengan konsep keyakinannya yang demikian, Ahmadiyah dipandang telah menodai agama Islam.

Para pembela Ahmadiyah tampaknya juga sering larut dengan argumentasi teologi MUI tersebut. Mereka kerap kali membela dengan argumen bahwa Ahmadiyah meyakini rukun Islam, rukun Iman, dan Alquran yang sama dengan Muslim mainstream. Dalam pandangan saya, pola pembelaan seperti ini adalah sia-sia, karena bukan itu pokok persoalannya.

Bagi penganut Ahmadiyah, Islam adalah sebagaimana yang mereka yakini sekarang. Tak peduli betapapun aneh dan kelirunya, sebagai manusia merdeka yang setara dengan manusia penganut agama lainnya, mereka memiliki hak yang sama untuk eksis, menjalankan ibadah, dan berdakwah sebagaimana normalnya penganut agama.

Soal nama “Islam” yang disandang mereka, apakah yang salah? “Islam”, adalah kata yang generik. Berasal dari bahasa Arab yang artinya “berserah diri”. Kata “Islam” berasal dari akar kata “salam”,  yang artinya “damai”. Nah, apakah kata tersebut bisa dimonopoli oleh kelompok agama tertentu saja? Tentu saja tidak. Kata “Allah” pun, dalam sejarahnya berasal dari tradisi pra-Muhammad. Juga, orang-orang Kristen di timur tengah yang berbahasa Arab, termasuk juga di Indonesia, menyebut Tuhan dengan sebutan “Allah”. Apakah itu salah? Tentu saja tidak.

Jadi, pokok persoalannya dalam hal ini bukanlah perdebatan teologis tak berguna apakah Ahmadiyah sesat atau tidak. Tetapi adalah adanya pelanggaran terhadap hak-hak sipil seseorang untuk menganut agama dan menjalankan ajaran agamanya.

******

JAMINAN atas kebebasan beragama telah termuat dalam kovenan hak-hak sipil dan politik, dan termasuk dalam jenis hak yang tidak boleh dibatasi (non-derogable rights). Artinya, suatu negara, jika mau dibilang beradab, harus mampu menjamin tegaknya hak-hak sipil tersebut.

Sesat atau tidaknya Ahmadiyah, sama-sekali bukan urusan pemerintah. Dan urusan status “sesat”, jika itu sekedar didasari oleh suatu dalil teologi, juga bukan alasan untuk melarang suatu gerakan keagamaan.

Dalam hal ini, tugas pemerintah seharusnya hanyalah menjamin tiap-tiap warga untuk bebas beragama dan menjalankan agamanya dengan baik, titik.

Sejauh umat Ahmadiyah menjalankan agama dan melakukan dakwah keagamaannya dengan damai, dalam arti kegiatan-kegiatannya itu tidak menghalangi atau mengurangi hak-hak sipil orang lain, maka apa yang dilakukan umat Ahmadiyah adalah benar dan merupakan hak azasi yang harus dilindungi oleh negara.

Apapun alasannya, pelarangan terhadap aktivitas Ahmadiyah tidak bisa dibenarkan. Negara tidak bisa mengakomodir keinginan MUI atau ormas manapun untuk membubarkan Ahmadiyah. Karena jika begitu, negara telah melanggar hak-hak sipil warganya.

Jikapun ribuan ayat Alquran dikeluarkan MUI untuk menjustifikasi pelarangannya itu, tetap saja perbuatan tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena HAM berada di atas semua kitab suci.

Dalil teologi tidak bisa menjadi dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang implikasinya melanggar HAM. Jika satu saja hal semacam ini ditolerir, maka ribuan kepercayaan yang ada di dunia akan berupaya melakukan hal yang sama; yaitu menggunakan dalil keimanan mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang implikasinya mungkin saja melanggar HAM.

Di forum publik, agama tidak bisa dipandang sebagai anutan, tapi heritage (warisan budaya). Agama sebagai heritage ini tidak bisa dimonopoli kepemilikan dan hak ciptanya oleh sekelompok orang saja.

Kitab-kitab keagamaan apapun dengan segala perangkat-perangkatnya bukan milik sekelompok orang tertentu, tapi milik dunia. Setiap orang bebas mengapresiasi, membedah, mengimani, dan bahkan mengkritisi. Segala pandangan, interpretasi, keyakinan atau kritik apapun yang muncul dari hasil membedah kitab-kitab keagamaan tersebut dan perangkat-perangkatnya, adalah kekayaan intelektual yang harus dihargai. []

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. budi said, on February 13, 2011 at 3:21 pm

    Jikapun ribuan ayat Alquran dikeluarkan MUI untuk menjustifikasi pelarangannya itu, tetap saja perbuatan tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena HAM berada di atas semua kitab suci.

    boleh kutambahkan yah? :

    Jikapun ribuan ayat Alquran dikeluarkan MUI untuk menjustifikasi pelarangannya itu, tetap saja perbuatan tersebut tidak bisa dibenarkan karena HAM berada di atas semua kitab suci, sebab pemerintahan negara kita berasaskan demokrasi, bukan asas hukum kitab suci manapun.

  2. Rinaldiwati said, on February 13, 2011 at 4:14 pm

    BETUL! 100 buat anda. Terima kasih sudah menambahkan.

  3. dildaar80 said, on February 18, 2011 at 8:34 pm

    Artikel yg sangat jelas dan lugas. Pendorong kemajuan suatu bangsa ialah penghargaan thd hak-hak sipil masing2 warga. BIla tidak, siap-siap saja mundur jauh ke belakang.

  4. Nyong said, on November 19, 2011 at 12:01 pm

    UUD NKRI 1945
    BABXI AGAMA
    Pasal 29
    (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
    (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

    Menurut anda, yang dijamin oleh negara itu “Agama dan Kepercayaan” atau “kemerdekaan memeluk agama”?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: