Sapere aude!

Heboh di Lenteng Agung: Lurah Non-Muslim, Warga Menolak

Posted in Commentary by Rinaldi on August 24, 2013
Susan Jasmine Zulkifli, lurah Lenteng Agung. Foto: The Jakarta Post.

Susan Jasmine Zulkifli, lurah Lenteng Agung. Foto: The Jakarta Post.

Author: Rinaldi

SUSAN JASMINE ZULKIFLI adalah lurah baru Lenteng Agung yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah beberapa waktu lalu. Tidak berapa lama setelah menjabat, lurah baru tersebut diprotes warga Lenteng Agung yang mayoritas Muslim hanya karena beragama Kristen.

Penolakan ini khas masyarakat dengan budaya terkebelakang yang masih kental unsur-unsur primordialismenya. Tidak hanya lurah, masyarakat tipe demikian biasanya juga alergi terhadap pendirian tempat ibadah minoritas di sekitar lingkungan mereka.

Biasanya, Muslim yang “sepemahaman” dengan Muslim warga Lenteng Agung itu akan melakukan pembelaan diri untuk membenarkan pandangannya: “Di daerah yang mayoritas non-Muslim, orang Islam juga susah jadi lurah, camat, bupati atau gubernur”.

Pembelaan diri semacam itu kekanak-kanakan. Dalam pandangan saya, jika ada kasus Muslim yang ditolak jadi lurah, camat, bupati atau gubernur di wilayah non-Muslim hanya karena dia Muslim, sama saja kasusnya dengan kasus Lenteng Agung tersebut. Masyarakat yang menolaknya adalah tipe masyarakat primordialistik dan terkebelakang.

Saya amati, “logika” primordialisme itu kurang lebih begini: Di wilayah mayoritas A, lurahnya mesti dari kalangan A. Di wilayah mayoritas B, gubernurnya harus dari kalangan B. Begitu seterusnya. Ini jelas cara pikir yang sudah out-of-date, tidak kompatibel dengan zaman modern yang majemuk, yang menuntut efektifitas, berorientasi fungsi dan profesionalitas. Cara pikir seperti itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbisnis.

Singkat saja: Sebenarnya, apa sih substansi keberatan terhadap lurah non-Muslim? Saya kira tidak ada lain kecuali sekedar faktor kebencian dan praduga negatif terhadap “umat agama lain” saja. Kebencian dan praduga negatif ini seringkali dikompori oleh baik ajaran agama maupun pemuka agama yang bersangkutan.

Agama yang dianut seseorang itu tidak ada korelasinya dengan profesionalisme orang tersebut. Jika saya mau order jahit baju, apa saya mesti pergi ke tukang jahit yang seiman? Kan tidak perlu. Asal tukang jahit itu dikenal bagus, rapi dan harganya cocok, ya bisa order jahit di situ. Begitu juga lurah. Sejauh seorang lurah memahami deskripsi kerjanya dan mampu berlaku profesional, itulah lurah. Apakah yang bersangkutan beragama Islam, Kristen, Hindu, bahkan ateis sekalipun, tidak ada hubungannya. []

Acuan berita: PortalKBR

Advertisements

Sebuah Deskripsi Kemerdekaan

Posted in Uncategorized by Rinaldi on August 17, 2013
Image

Warga Tionghoa melaksanakan ritual sembahyang pada perayaan Tahun Baru Imlek 2011 di Wihara Dharma Bhakti Jakarta. Foto: Rinaldi

Author: Rinaldi

HARI INI seluruh nusantara merayakan 68 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pekik “merdeka” berkumandang secara normatif di mana-mana. Terdengar klise di tengah-tengah berbagai “ketidakmerdekaan” yang dialami oleh –terutama—kelompok-kelompok minoritas agama yang setelah dihakimi “sesat”, kemudian terusir dari kampungnya. Yang disayangkan, penghakiman sesat dan pengusiran tersebut direstui oleh negara melalui Kementrian Agama. Dalam hal ini, negara memiliki keberpihakan teologis dalam menghadapi konflik-konflik horizontal antar warganya, yang seharusnya negara bersikap netral.

Masalah sosial-agama memang bukan satu-satunya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Masih banyak masalah lain yang tidak kalah pentingnya. Tetapi, konsep “pencampuradukan” antara urusan agama dengan urusan publik-kenegaraan merupakan masalah yang terbilang fundamental di zaman modern, terutama terkait dengan deskripsi kita mengenai “kemerdekaan”.

Bagaimana anda mendeskripsikan “kemerdekaan?”

Hemat saya, “kemerdekaan” tidak berpangkal dari sebuah institusi (negara), tapi dari individu. Sebuah bangsa baru dapat dikatakan “merdeka” sepenuhnya, apabila individu-individunya telah memiliki kemerdekaan; dalam arti memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri secara utuh.

Bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana masyarakat dan pemerintahnya mampu membedakan antara urusan publik-kenegaraan yang menyangkut orang banyak, dengan urusan privat yang hanya menyangkut kelompok tertentu atau perseorangan semisal urusan agama (salah satunya). Pemaksaan aturan agama di ruang publik, sebagai contoh, itu adalah bentuk lain dari penjajahan.

Individu yang merdeka dapat dideskripsikan sebagai individu yang memiliki kedaulatan penuh atas dirinya; Memiliki kedaulatan untuk beragama apapun atau tidak beragama, memiliki kedaulatan untuk berbicara dan berpendapat, memiliki kedaulatan untuk menentukan arah, sikap dan gaya hidupnya serta menyatakan ketidaksetujuan atas sesuatu.

Tanpa adanya kemerdekaan pada tingkat individu, maka sesungguhnya sebuah negara belumlah terkategori “merdeka”. Penjajahan masih berlangsung. Misalnya penjajahan oleh mayoritas kepada minoritas (majoritariansim). Atau penjajahan oleh “segerombolan” kelompok yang memaksakan kehendak (mobocracy), penjajahan oleh satu orang yang memiliki kekuasaan absolut (monarki absolute) dan seterusnya. Kemerdekaan institusi tanpa kemerdekaan individu adalah kemerdekaan yang tanggung.

Arab Saudi adalah negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan. Tapi rakyatnya tidak merdeka dan tidak memiliki kedaulatan penuh atas dirinya. Perempuan dipaksa menggunakan pakaian tertentu, dilarang bepergian dengan bukan muhrimnya, ada pengekangan opini dan penyeragaman pandangan keagamaan. Ada intervensi negara dalam urusan-urusan privat. Hemat saya, ini adalah penjajahan dalam bentuk lain.

Rumusan dasar “kemerdekaan” sesungguhnya adalah sebuah pandangan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki kebebasan sebebas-bebasnya. Hanya karena individu tersebut berkumpul dalam suatu wilayah dengan individu-individu lainnya yang equal/memiliki kadar kebebasan yang sama, maka otomatis kebebasan individu tersebut menjadi terbatas. Apa yang membatasinya? Yaitu kebebasan individu lain. Sesederhana itu.

Sebagai ilustrasi, simak contoh berikut: Setiap individu berdaulat penuh atas tubuhnya. Oleh karena itu, saya memiliki hak dan kebebasan untuk menumbuhkan kumis di wajah saya. Begitupun anda memiliki kedaulatan atas mulut dan isi kepala anda, maka anda memiliki hak dan kebebasan untuk menilai bahwa kumis saya jelek.

Saya tidak bisa melarang anda berpendapat demikian, sebagaimana anda tidak bisa melarang saya punya kumis. Itulah kemerdekaan.

Anda boleh larang saya masuk ke rumah anda karena saya berkumis. Itu hak anda dan saya tidak berdaulat untuk mengatur siapa-siapa saja yang boleh dan tidak boleh masuk ke rumah anda. Tetapi anda tidak bisa larang saya untuk pergi ke taman kota, berjalan-jalan, belanja, dan mendapatkan hak-hak sipil lainnya di ruang publik. Anda juga tidak bisa menggalang massa untuk menekan legislatif mengeluarkan UU yang melarang orang berkumis berjalan-jalan di taman kota atau berbelanja di mall. Karena “ruang publik” adalah wilayah bersama, bukan wilayah kedaulatan anda atau wilayah milik kelompok masyarakat tertentu. Aturan-aturan di ruang publik adalah aturan-aturan yang umum, bukan aturan-aturan yang bersifat “sektarian”.

Jika anda merasa “terganggu” melihat kumis saya, maka itu masalah buat anda. Bagaimanapun, anda tidak bisa melarang, mengancam, merusak properti saya, menyakiti atau membunuh saya hanya karena anda tidak suka saya berkumis.

Terkait persoalan tersebut, kita harus memiliki definisi yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan “mengganggu”. Apa definisi “mengganggu?” Suatu perbuatan dapat dikatakan “mengganggu” apabila perbuatan tersebut berimplikasi mengurangi atau menghilangkan hak-hak dasar individu lain.

Apakah kumis saya berimplikasi mengurangi atau menghilangkan hak dan kebebasan individu anda? Tentu tidak. Anda tetap bisa bebas beribadah, berpendapat, bersekolah, bekerja, berusaha, menikah, punya anak dan lain sebagainya sementara saya punya kumis. Sekedar “tidak suka” atau “dilarang oleh agama anda”, bukan alasan untuk melarang perbuatan orang lain.

Kalau anda tidak suka kumis, maka anda dipersilakan untuk tidak memiliki kumis. Tetapi anda tidak bisa melarang orang lain untuk punya kumis, atau memaksa orang untuk ikut-ikutan “tidak suka kumis”.

Begitu juga dalam konteks yang lebih luas. Jika anda tidak suka nikah sejenis, carilah pasangan yang lain jenis. Jika tidak suka berzinah, ya jangan berzinah. Jika anda menganggap judi itu berdosa, maka jangan berjudi. Jika anda tidak suka minum alkohol, jauhi minuman beralkohol.

Jangan karena anda tidak suka nikah sejenis, lantas melarang orang lain untuk nikah sejenis. Jangan karena dalam agama anda berzinah itu dilarang, lantas anda melarang orang lain untuk berzinah. Anda tidak bisa menganggap sesuatu itu mesti dilarang hanya karena agama anda melarangnya. “Orang lain” dalam hal ini adalah “none of your bussines”. Itulah asas-asas dasar kemerdekaan. Sesederhana itu. []